Ibunya Meninggal, Terdakwa Kasus Pemerasan WNA Dibolehkan Hakim Keluar Melayat Jenazah
JAKARTA, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memberikan izin keluar sementara kepada mantan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah. Izin tersebut diberikan agar Ronald dapat melayat dan menyalatkan jenazah ibunya yang meninggal dunia pada Selasa (17/11/2026).
Awalnya, kuasa hukum Ronald mengajukan permohonan menjelang sidang pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam perkara ini, Ronald juga duduk sebagai terdakwa.
"Hari ini kami kembali bermohon kepada Majelis. Pada pukul tiga pagi tadi, ibu dari terdakwa meninggal dunia. Kami sudah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui e-Berpadu, dan berkas fisiknya akan kami serahkan di muka persidangan ini," kata kuasa hukum Ronald.
"Kami bermohon agar terdakwa diberi kesempatan untuk terakhir kalinya melihat dan menyalatkan ibunda tercinta," sambungnya.
Mendengar permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi memberikan izin keluar sementara kepada Ronald.
Meski demikian, Atep mengingatkan bahwa persidangan dilanjutkan siang hari ini. Dia meminta agar izin keluar sementara tersebut tidak mengganggu jalannya persidangan.
"Lokasinya dekat, ya, Pak. Tentu tetap dengan pengawalan. Sebagai dasar hukumnya, nanti kami keluarkan penetapan, Pak, supaya ada landasan," kata Atep.
Dalam perkara ini, Ronald merupakan satu dari delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ronald sebelumnya menjabat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat periode 2025-2026.
Tujuh terdakwa lainnya yakni mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, mantan Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, lalu Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi dan Gusti Benardiansyah.
Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap biro jasa atau perusahaan penjamin WNA dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Modusnya dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen, bahkan tidak menerbitkannya apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.
Dokumen yang menjadi objek dugaan pemerasan meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).
Praktik pemerasan tersebut menghasilkan uang sebesar Rp168.972.869.901 sepanjang 2021 hingga 2026. Dalam perkara yang sama, Silmy Karim didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar serta gratifikasi senilai Rp33,94 miliar.
Editor: Reza Fajri