Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Dedi Mulyadi Nilai Dasco Mumpuni Jadi Wapres, Tegaskan Tak Berminat Gantikan Gibran
Advertisement . Scroll to see content

Idrus Marham Usul Pengganti Gibran dari Gerindra atau Nonpartai, Cegah Gesekan Politik

Jumat, 20 November 2026 - 19:51:00 WIB
Idrus Marham Usul Pengganti Gibran dari Gerindra atau Nonpartai, Cegah Gesekan Politik
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengusulkan pengganti Gibran berasal dari Gerindra atau kalangan nonpartisan. (Foto: Achmad Al Fiqri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum Partai GolkarIdrus Marham menyarankan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden berasal dari internal Partai Gerindra atau kalangan nonpartisan. Usulan tersebut dinilai dapat meminimalkan gesekan politik antarpartai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden harus mengutamakan stabilitas politik, soliditas koalisi, serta efektivitas kerja kabinet hingga akhir masa pemerintahan periode 2024-2029.

"Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan," ujar Idrus.

Dia menjelaskan, penunjukan kader dari partai politik lain di luar Gerindra berpotensi memunculkan persaingan kepentingan di antara partai-partai pendukung pemerintah. Bahkan, jika posisi tersebut diberikan kepada kader Golkar sekalipun, bukan tidak mungkin menimbulkan persoalan bagi partai koalisi lainnya.

"Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan," kata Idrus.

Dia menyebut Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB sebagai sejumlah partai yang berpotensi memiliki kepentingan dalam dinamika pengisian jabatan tersebut.

Karena itu, Idrus menilai figur dari internal Gerindra dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi persaingan politik di antara partai pendukung pemerintahan Prabowo.

"Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada," ujarnya.

Idrus juga menegaskan, pengisian jabatan wakil presiden harus mempertimbangkan persetujuan Presiden Prabowo. Menurut dia, keputusan mengenai sosok pengganti Gibran sebaiknya diserahkan kepada kepala negara dengan memperhatikan kebutuhan pemerintahan.

Dia mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menginginkan proses pergantian wakil presiden tidak memperpanjang dinamika politik di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Menurut Idrus, Bahlil berpandangan pergantian tersebut harus menjadi momentum untuk mengakhiri hiruk-pikuk politik agar pemerintahan Prabowo dapat menuntaskan periode pertamanya dengan baik.

"Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk-pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses, sehingga menjadi Eskalator Politik mendung Prabowo Periode Kedua, 2029-2034," ujar Idrus.

Atas dasar itu, Idrus meminta seluruh pihak menyerahkan pembahasan calon pengganti wakil presiden kepada Prabowo.

"Nah, karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja," kata Idrus.

Dia kembali menekankan pentingnya persetujuan presiden dalam menentukan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut. Figur terpilih diharapkan mampu menjaga keharmonisan dan efektivitas kerja kabinet.

"Yang paling pokok lagi adalah dengan persetujuan presiden. Diperlukan suatu harmonisasi, soliditas, dan solidaritas di dalam kabinet supaya masa pemerintahan ini betul-betul produktif," ucapnya.

Terkait nama calon, Idrus menyebut sejumlah kader Gerindra yang dapat masuk dalam simulasi pembahasan, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Aris Marsudiyanto.

Meski demikian, dia tidak secara khusus menetapkan satu nama sebagai calon yang harus dipilih.

Idrus juga mengingatkan agar pengisian jabatan wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029 dibedakan dari pembentukan konfigurasi politik untuk pemerintahan berikutnya.

Menurut dia, pembahasan mengenai koalisi permanen untuk periode 2029-2034 dapat dilakukan dalam kerangka politik tersendiri dengan mempertimbangkan hasil dan keberhasilan pemerintahan saat ini.

Editor: Donald Karouw

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut