Imigrasi Juanda Gagalkan Keberangkatan 2 WNI yang Terindikasi Dijebak Jadi Tentara Bayaran Rusia
SURABAYA, iNews.id - Petugas ImigrasiBandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia. Keduanya dicegah berangkat setelah petugas menemukan indikasi bahwa tawaran pekerjaan yang mereka terima berkaitan dengan aktivitas militer.
Pencegahan dilakukan pada Rabu (18/11/2026), setelah petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen perjalanan dan keterangan kedua calon penumpang.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, menjelaskan kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada Sabtu (7/11/2026).
"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama 10 hari melalui Singapura. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah ke Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus.
Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan atau sekuriti di Rusia melalui media sosial Facebook. Namun, hasil pemeriksaan komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan tersebut berkaitan dengan aktivitas militer.
Atas temuan tersebut, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan atau Not OK to Board terhadap keduanya. Selanjutnya, kedua WNI diserahkan kepada Satgas PAM dan diteruskan ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama yang disebarkan melalui media sosial.
Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga kehilangan nyawa," ujar Hendarsam.
Hendarsam juga mengingatkan bahwa WNI yang bergabung dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden berisiko kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupannya.
Dia menegaskan pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia," kata Hendarsam.
Editor: Maria Christina