Indonesia Dorong Perempuan Jadi Pemimpin Utama dalam Hadapi Krisis Iklim di COP31

JAKARTA, iNews.id - Indonesia mendorong perempuan mengambil peran strategis sebagai pemimpin dalam menghadapi krisis iklim dan menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai peserta, tetapi harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan lingkungan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam forum Strategic Dialogue: Women Leaders for Climate and Environment di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Greenpeace Sebut Krisis Iklim Picu Harga Pangan Mahal dan Ancam Penghasilan Pekerja

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi, menegaskan keterkaitan antara perempuan, air, dan perubahan iklim merupakan persoalan mendesak yang dihadapi dunia.

Dia menyoroti perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air. Kondisi tersebut dinilai membatasi kesempatan mereka memperoleh pendidikan dan meningkatkan kerentanan fisik serta ekonomi.

Baca Juga

Greenpeace Bentangkan Spanduk di Bundaran HI Singgung Krisis Iklim, Istana Buka Suara

Retno juga mengacu pada data Bank Dunia yang menunjukkan proyek pengelolaan air yang dipimpin perempuan memiliki tingkat efektivitas enam hingga tujuh kali lebih tinggi.

"Dunia membutuhkan kesetaraan yang memungkinkan perempuan memimpin aksi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelibatan perempuan, tetapi harus memastikan mereka memiliki ruang untuk memimpin," ujar Retno dikutip Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

Di Simulasi PBB Ini, 700 Anak Muda Suarakan Masalah Krisis Air hingga Perubahan Iklim

Sejalan dengan hal tersebut, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Alia Febriana, menilai kepemimpinan perempuan dalam perlindungan lingkungan dapat dimulai dari keluarga dan komunitas.

Menurut Alia, potensi sekitar 142 juta perempuan dan anak perempuan di Indonesia dapat menjadi kekuatan besar untuk mendorong perubahan. Aksi tersebut bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menghemat air, memilah sampah rumah tangga, hingga mengembangkan bank sampah.

Baca Juga

Gerindra: Polemik Wapres Gibran Bisa Ganggu Iklim Investasi

Gerakan itu dapat diperkuat melalui kader DWP dan PKK di berbagai daerah sehingga kebiasaan menjaga lingkungan berkembang menjadi gerakan masyarakat yang lebih luas.

"Ketika jutaan perempuan dan keluarga mulai melakukan pilihan-pilihan sederhana ini, tindakan kecil dapat berkembang menjadi gerakan yang membawa perubahan besar," ujar Alia.

Baca Juga

Menteri LH di PBB: Presiden Prabowo Lakukan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Alia juga memaparkan sejumlah praktik baik kepemimpinan perempuan dalam menjaga lingkungan di berbagai daerah. Di antaranya, penjagaan hutan mangrove di Papua, pelestarian benih lokal di Nusa Tenggara Timur, serta pengelolaan lanskap tradisional di Bali.

Selain itu, perempuan turut berperan dalam upaya adaptasi wilayah pesisir di Labuan Bajo dan Demak. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan kontribusi perempuan dalam menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan masyarakat lokal.

Menutup dialog, Retno dan Alia sepakat bahwa penguatan kepemimpinan perempuan membutuhkan dukungan nasional dan internasional. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan iklim.

Alia juga mengajak mitra global dan badan-badan PBB memperkuat kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, aksi perlindungan lingkungan dapat berjalan secara inklusif, mulai dari tingkat komunitas hingga forum internasional.

Melalui forum COP31, Indonesia kembali menegaskan pentingnya menempatkan perempuan sebagai pemimpin dalam aksi iklim dan perlindungan lingkungan demi mewujudkan masa depan bumi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Editor: Donald Karouw