Indonesia Tegaskan Laut China Selatan Harus Jadi Sea of Peace

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencegah Kawasan Laut China Selatan menjadi sumber konflik di antara kekuatan besar dunia. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam menyatakan bahwa Indonesia harus mengubah Laut China Selatan menjadi zona perdamaian atau Sea of Piece.

Dalam webinar yang diadakan oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Menko Polhukam menyampaikan pentingnya menjalankan mandat Konstitusi Indonesia untuk ikut menjaga perdamaian dunia dengan cara yang berbasis pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Media Zionis: Kemenangan Zohran Mamdani Adalah Mimpi Buruk Israel

"Kita harus terus menyerukan agar semua pihak menahan diri dari aksi yang dapat memicu insiden, menjaga status quo, serta menggunakan cara-cara non-kekerasan dan perundingan damai yang berdasarkan norma hukum internasional, utamanya UNCLOS 1982," ujar Hadi dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam menyoroti kompleksitas sengketa wilayah di Laut China Selatan, yang semakin diperumit dengan rivalitas geopolitik antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Indonesia menegaskan bahwa dialog dan kerjasama melalui ASEAN merupakan kunci utama dalam menangani isu-isu di Laut China Selatan.

Dalam merespons tantangan keamanan di Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan melalui peningkatan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan peningkatan kapasitas satuan terintegrasi TNI.

Mengutip hasil survei yang dilakukan oleh ISDS dan Litbang Kompas, masyarakat Indonesia cenderung menganggap sengketa di Laut China Selatan sebagai masalah kedaulatan wilayah. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di kawasan tersebut dianggap serius oleh sebagian besar responden, dengan mayoritas menganggap kehadiran China sebagai ancaman.

"Salah satu kunci dialog dengan China adalah melalui ASEAN. Indonesia, sebagai natural leader di ASEAN adalah motor penggerak di ASEAN yang selalu menghasilkan terobosan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat soliditas dan sentralitas ASEAN serta membangun posisi bersama ASEAN untuk isu Laut China Selatan," tuturnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, ASEAN dianggap sebagai mitra yang paling cocok bagi Indonesia. Walaupun demikian, responden juga melihat potensi kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa.

Menanggapi isu ini, Dubes Berkuasa Penuh RI untuk Filipina Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menekankan pentingnya diplomasi yang berkelanjutan dalam menangani konflik di Laut China Selatan. Diplomasi harus terus dilakukan hingga tercapai kesepakatan bersama, dengan ASEAN menjadi fokus utama bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Agus juga menyoroti peran Bakamla dalam menjaga keamanan di Laut China Selatan, dengan menekankan pentingnya kerja sama dengan angkatan laut ASEAN untuk mengatasi konflik yang muncul.

"Pembentukan aliansi di luar ASEAN, misal dengan AS, Rusia, China, dan lainnya, tidak mungkin tidak disadari implikasinya. Kalau kita beraliansi dengan negara adidaya, berarti kita sudah berpihak ke salah satu blok," katanya.

Co-Founder ISDS Erik Purnama Putra menekankan Indonesia harus mencari kawan dalam menangani masalah di Laut China Selatan.

Sebagai negara Non-Blok, Indonesia harus menggandeng negara-negara ASEAN dan melakukan koordinasi yang lebih erat dalam mengamankan perairan tersebut.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk keamanan laut, serta mendorong keberlanjutan kerjasama seperti ASEX (ASEAN Solidarity Exercise) yang telah digagas sebelumnya.

Perdebatan tentang kedaulatan dan keamanan di Laut China Selatan masih berlanjut, namun komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut tetap teguh.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq