Ini Aturan Moda Transportasi Terbaru Antisipasi Lonjakan Mobilitas saat Nataru

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperbarui aturan moda transportasi jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Hal itu dilakukan untuk membatasi lonjakan mobilitas demi mencegah penularan Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan secara umum kebijakan pengendalian transportasi akan dilakukan terhadap semua moda baik itu di darat, laut udara, dan kereta api.

Jadi Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei Langsung Hujani Israel dengan Rudal

Aturan umumnya, pertama, meliputi syarat perjalanan domestik. Kemenhub memberlakukan semua pelaku perjalanan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Satgas COVID-19. Antara lain adanya kartu vaksin, hasil negatif PCR atau antigen dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

“Ini semua nanti akan dituangkan dalam sebuah surat edaran yang diterbitkan dalam waktu dekat,” kata Adita di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Tak Ada Penyekatan di Masa Nataru, Menhub: Kebijakannya Pengetatan Prokes

Kedua, akan dilakukan juga penerapan pembatasan kapasitas yang bervariasi di masing-masing moda transportasi. Tentunya dengan adanya PPKM yang akan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan WHO. Setiap daerah akan bervariasi tergantung level PPKM-nya dan nanti akan merujuk kepada apa yang ditetapkan dalam Inmendagri atau surat edaran satgas.

Ketiga, Kemenhub memastikan kesiapan operasional angkutan umum selama masa Natal dan Tahun Baru. Yaitu dengan melakukan pengecekan kesiapan dan kelaikan operasional setiap modal melalui ramp check kepada armada yang akan dioperasikan dan pengaturan kapasitas dari masing-masing moda.

Keempat, Kemenhub melakukan peningkatan pengawasan terhadap catatan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan ketentuan terkait pengendalian transportasi. Kemenhub melibatkan kementerian/lembaga, BUMN termasuk pengelola transportasi di Indonesia baik pengelola sarana dan prasarana.

“Untuk memastikan semua ketentuan yang nanti akan diterapkan pada masa Nataru akan bisa dipahami dan diterapkan di lapangan oleh seluruh pihak,” kata Adita.

Adita mengatakan hal krusial dalam pengaturan mobilitas masyarakat antara lain akan terjadi dinamika transportasi darat. Selain diperlukan manajemen terhadap angkutan, juga terdapat potensi terhadap angkutan umum, potensi pergerakan dengan kendaraan mobil pribadi, dan juga kendaraan angkutan roda dua yang jumlahnya bisa jadi menjadi signifikan.

“Selain itu bersama Polri dan stakeholder terkait, kami akan membentuk posko bersama serta melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif,” tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama