Ini Beda Visi Jokowi Indonesia Maju Vs Prabowo Indonesia Menang

JAKARTA, iNews.id – Debat perdana pasangan capres dan cawapres menjadi ajang bagi Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno untuk memaparkan visi misi di Pilpres 2019. Mereka memaparkan terkait isu yang menjadi tema debat, yaitu menyangkut masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019) malam.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin mengenalkan visi misi mereka dengan sebutan Indonesia Maju. Sementara, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengenalkan visi misi mereka, yaitu Indonesia Menang. Berikut perbedaan visi misi yang dipaparkan kedua paslon:

168 Dokter Diwisuda di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza di Tengah Reruntuhan Perang

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Arah Pembangunan Indonesia

Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya seperti akses terhadap lahan, pendidikan dan kesehatan. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Regulasi Tumpang Tindih

Melakukan harmonisasi regulasi. Selain itu, menggabungkan fungsi-fungsi legislasi baik di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dirjen peraturan perundang-undangan dan fungsi legislasi di semua kementerian dalam satu badan bernama Pusat Legislasi Nasional yang dikontrol langsung oleh Presiden.

Pemberantasan Korupsi di Birokrasi

Perampingan birokrasi sebagai salah satu jalan untuk memangkas korupsi. Selain itu penerapan merit sistem, misalnya melalui mutasi dan promosi jabatan sesuai potensi, integritas, prestasi dan rekam jejak. Tak kalah penting, membebaskan birokrasi dari korupsi juga bisa dilakukan dengan penguatan pengawasan baik internal maupun eksternal. Menaikkan gaji pegawai bukan solusi.

Penanggulangan Terorisme

Penangulangan terorisme dilakukan dengan dua cara. Pertama, pencegahan dan kontra radikalisme untuk menghilangkan paham-paham radikal serta intoleran. Kedua, yang sudah terpapar dilakukan pendekatan yang humanis, manusiawi dengan tidak harus melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Antiterorisme yang baru juga menitik beratkan pada memperkuat aspek pencegahan. Penguatan aspek pencegahan terlihat dari adanya pasal yang mengizinkan penegakan hukum menindak persiapan aksi terorisme.

Persoalan HAM

Pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akdes teradap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan dan hak atas pembangunan merupakan salah satu cara pemenuhan HAM yang paling mendasar.

Beban pelanggaran berat HAM masa lalu karena kompleksitas masalah hukum, pembuktian dan waktu yang terlalu jauh seharusnya ini sudah selesai ketika setelah peristiwa itu terjadi. Namun, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan HAM. Untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya hukum yang harus terus kita perbaiki.

Kebijakan Gender

Menempatkan sembilan perempuan di Kabinet Kerja. Pernah membentuk pansel KPK beranggotakan sembilan perempuan. Intinya ada keberpihakan pada perempuan.

Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak bagi kaum disabilitas sudah mulai meningkat. Pada masa pemerintahannya, telah lahir Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016. Salah satu bentuk nyata pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yakni bonus untuk atlet Paragames yang sama dengan atlet Asian Games.

Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno

Arah Pembangunan Indonesia

Lembaga pemerintahan terutama lembaga penegak hukum harus kuat. Penyelesaian muara masalah-masalah korupsi, pelanggaran HAM dan terorisme. Menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia.
Menghadirkan dan menegakkan kepastian hukum demi mewujudkan keadilan untuk semua. Membuka peluang-peluang ekonomi.

Regulasi Timpang Tindih

Memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan bantuan pakar hukum untuk sinkronisasi atau penyelarasan sehingga undang-undang di pusat tidak bertabrakan dengan di daerah. Harmonisasi langsung di bawah komando presiden. Presiden merupakan chief of law enforcement.

Persoalan HAM

Ingin menyelesaikan masalah HAM dari muara nya. Harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga tidak bisa dikorupsi tidak bisa tergoda oleh koruptor yang akan menyogok, memengaruhi dia.

Pemberantasan Korupsi dan Birokrasi

Akar masalah dari korupsi di birokrasi karena gaji yang tidak realistis. Maka itu ke depan gaji pegawai negeri sipil atau ASN akan dinaikkan. Caranya dengan menaikkan tax ratio dari saat ini sekitar 10 persen ke 16 persen. Membuat terobosan supaya penghasilan pejabat publik besar.

Penanggulangan Terorisme

Selain penyusupan dari luar, terorisme terjadi karena adanya ketidakadilan dan keputusasaan. Untuk menanggulangan akan dilakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan, kesehatan serta membantu rakyat paling miskin jika menang Pemilu 2019. Selain itu dilakukan kontra radikalisasi dan kontra propaganda agar masyarakat merasakan manfaat masa depan.

Kebijakan Gender

Menempatkan perempuan pada kepengurusan DPP Partai Gerindra, memiliki organisasi sayap Perempuan Indonesia Raya, dan memiliki caleg perempuan hampir 40 persen atau lebih dari kuota yang diamanatkan undang-undang sebesar 30 persen.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas bukan menjadi beban dan tidak butuh belas kasihan. Mereka membutuhkan kesetaraan agar bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan peluang untuk hidup yang lebih baik dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera. Prabowo-Sandi akan berupaya memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas ini terutama membuka lapagan kerja.

Editor: Kurnia Illahi