Ini Pandangan Ketua DPP Perindo terkait Pengawasan Intelijen Integratif

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si, menyampaikan pandangan mengenai pengawasan intelijen integratif. Menurut Nuning, masalah pengawasan memang terjadi pada setiap badan intelijen negara yang mengalami proses transisi demokrasi. 

"Dalam berbagai media massa dan kajian terlihat masih ada dugaan minimnya pengawasan, pengawasan yang terfragmentasi, pengawasan yang cenderung politis dan normatif dan prosedural. Penting untuk dicatat bahwa dugaan itu ada pada setiap kepemimpinan intelijen dan masih dapat diperdebatkan," tutur Nuning dalam sebuah webinar BRIN, Rabu (29/6/2022). 

Baca Juga

Trump Berharap Pasukan Stabilisasi Internasional Segera Tiba di Gaza

Dia menjelaskan, diperlukan peran serta dari beberapa pihak untuk mengawasi agar intelijen di Indonesia menjadi efektif. Menurutnya di dalam dimensi sistem pengawasan terdapat 4 jenis aktivitas yang saling berkaitan, yakni identifikasi, deteksi, investigasi, dan evaluasi. 

"Namun, 4 jenis aktivitas pengawasan ini perlu diadvokasi hingga dapat diatur landasan regulasi secara fundamental, baik dalam bentuk UU dan turunannya hingga dalam bentuk juklak atau juknis," ucapnya.

Baca Juga

Tingkatkan Kemampuan Intelijen Prajurit, Kodam XIII/Merdeka Lakukan Ini

Jika hal ini tidak diterapkan, maka menurutnya sistem pengawasan berisiko hanya bersifat normatif dan mudah dieksploitasi dalam ruang-ruang politis. Tak hanya itu, tiap aktor pengawas juga harus memiliki pengetahuan atau informasi yang memadai terhadap peran fungsi intelijen.

"Khususnya dinamika intelijen sebagai first line ot defence dalam menghadapi dinamika ancaman terkini yakni nonkonvensional, asimetris, dan irreguler, baik dari segi aktor, pola, dan strategi," ungkapnya. 

Dalam konteks penguatan kapasitas institusi, menurutnya perlu juga dipertimbangkan keterlibatan pihak nonpartisan yang berasal dari kalangan akademisi atau ahli untuk membantu para aktor pengawas. Menurut dia, perbantuan itu bisa bersifat reguler maupun ad hoc, yang dilakukan melalui proses seleksi terbuka ketat dan komprehensif. 

"Untuk itu perlu dilakukan penyediaan suatu mekanisme terukur yang memungkinkan aktor pengawas mendapat informasi yang memadai dalam melakukan pengawasan, tanpa mencederai prinsip kerahasiaan infomasi intelijen yang dapat berdampak pada gangguan keamanan nasional," katanya.

Editor: Reza Fajri