Ini Penjelasan Lengkap Mahfud MD soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu

Jumat, 10 Maret 2023 - 20:39:00 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat dengan jajaran Kemenkeu (Foto: Irfan Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang melibatkan 647 pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan tindak pidana korupsi. Transaksi itu disebut sebagai pencucian uang.

Mahfud menyampaikan hal itu usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menkeu Suahasil Nazara beserta jajarannya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, (10/3/2023).

Pria India Curiga Istri Selingkuh lalu Membakarnya hingga Tewas

"Saya katakan transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindakan pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri," ujarnya.

Dia mencontohkan kasus pejabat Ditjen Pajak Pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta sebesar Rp56 miliar. Jumlah itu dibongkar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Transaksi Mencurigakan Senilai Rp300 Triliun, Mahfud MD: Kurun Waktu 2009-2023

"Orang laporannya ke KPK Rp56 miliar, mengagetkan kita hanya eselon 3," kata Mahfud.

Dia mengatakan indikasi tindak pidana pencucian uang sebesar Rp300 triliun tersebut telah tercium sejak 2013.

"Besoknya ditemukan ternyata Rp500 miliar. Yang mungkin korupsinya itu sendiri sedikit. Ya mungkin Rp10 miliar atau berapa, tetapi pencucian uangnya yang banyak," kata Mahfud.

Mahfud selanjutnya akan mengundang aparat penegak hukum Indonesia untuk mengusut tuntas. Pasalnya, selama ini, pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang di aparat penegak hukum kerap sekali tersendat.

“Begitu masuk ke satu, lalu diolah sendiri lalu dinikmati sendiri tidak jalan (laporan). Tidak boleh pindah ke aparat lain, itu salah satu penyebab macet,” katanya.

Selain Suahasil dan Mahfud MD, rapat ini juga dihadiri Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) (Kemenkeu) Yustinus Prastowo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh serta Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq