IPW Tolak Usulan Listyo Sigit Diadili di Pengadilan Militer: Polisi Tunduk Peradilan Umum

JAKARTA, iNews.id - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menolak wacana yang mengusulkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diadili di pengadilan militer terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena anggota Polri tunduk pada peradilan umum.

"Mengusulkan Mahkamah Militer itu enggak benar sama sekali. Karena kalau mau mengadili Saudara LSP, undang-undang sudah menyatakan polisi itu tunduk pada peradilan umum. Kalau kemudian dikatakan dia harus dimahmilkan, dia bukan militer, sistem ketatanegaraan kita (sudah jelas)," ujar Sugeng dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "'Dewan Jenderal' Sadap Presiden, Ada Dalangnya?" yang ditayangkan di iNews, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Eks Kabais: Kalau Mau Cari Dalang Penyadapan Presiden Harus Libatkan BIN dan BAIS TNI

Sugeng menilai, penanganan perkara terhadap Listyo Sigit harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga meminta masyarakat memahami aturan mengenai kewenangan lembaga peradilan agar tidak muncul pemahaman yang keliru.

Baca Juga

Eks Kepala BAIS TNI Soroti Kasus Prabowo Disadap 'Dewan Jenderal': Siapa yang Nyuruh?

"Ya kalau saya kan hukum ya, saya bicara hukum nih supaya masyarakat kita itu diliterasi dengan benar, bukan ngoceh gitu loh ya. Coba kasih kalau ada argumentasi hukumnya, saya pun ikut gitu loh," tuturnya.

Kasus ini bermula dari penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.