Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Mendagri Dinilai Langgar Aturan

JAKARTA, iNews.id – Pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuai kritik. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai ada yang tak lazim dengan penunjukan jenderal polisi bintang tiga itu selaku pemegang tampuk pimpinan sementara di Provinsi Jabar.

“Ada tabiat yang ganjil dengan ditunjuknya Komjen Pol Iriawan sebagai pj gubernur Jabar. Tidak bisa dinafikan, itu akan memantik sentimen negatif, memunculkan prasangka dan dugaan macam-macam. Apa tidak ada lagi pejabat karier dan profesional di Kemendagri maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang punya kapasitas untuk mengisi posisi pos penjabat gubernur?” kata Pangi kepada iNews.id, Senin (18/6/2018).

Seteru Memanas, Negara NATO Kerahkan 5 Jet Tempur di Dekat Rusia

Dia menuturkan, salah satu tugas polisi adalah menjaga pemilu yang bersih dan profesional. Kini, institusi Kepolisian RI (Polri) sedang diuji untuk tetap bisa objektif walaupun ada pensiunan polisi yang menjadi peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.

Pilgub 2018 diikuti oleh empat pasang calon. Di antara para kandidat itu terdapat Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan yang menjadi calon wakil gubernur (cawagub). Anton yang berpasangan dengan calon gubernur (cagub) Tb Hasanuddin diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelum menjajal dunia politik di Jabar, Anton menjabat wakil kepala Lembaga Pendidikan (Lemdiklat) Polri.

“Pilgub itu harus bersih. Institusi Polri harus kita jaga agar enggak terjebak politik pragmatis dan transaksional. Jangan sampai Polri dan TNI dijadikan alat politik untuk memenangkan kelompok dan golongan tertentu,” ucap Pangi.

Dia mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo diduga mencederai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Alasannya, ketentuan dalam UU tersebut telah mengatur secara limitatif (terbatas) bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya yang bisa menjadi penjabat gubernur.

Tak hanya itu, kata Pangi, Mendagri Tjahjo juga diduga melanggar peraturan dan regulasi yang dibuat sendiri. Pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan, penjabat gubernur harus diisi pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau pemerintah provinsi. Selanjutnya, jabatan pelaksana tugas atau penjabat gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada.

“Bagaimana mungkin kemudian perwira tinggi Polri aktif bisa disetarakan dengan pimpinan tinggi madya? (Penunjukan Iriawan) itu terkesan dipaksakan. Memang penunjukan itu hak prerogatif mendagri, namun jangan sampai terkesan pemerintah suka-suka dalam mengelola negara,” ujar Pangi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat. Iriawan bakal menjalankan tugas kepala daerah untuk sementara waktu, menggantikan Gubernur Ahmad Heryawan yang telah berakhir masa jabatannya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil