Isi Surat Pengunduran Diri Gibran: Negara dan Masyarakat Indonesia Perlu Dijaga Melebihi Diri Saya Sendiri
JAKARTA, iNews.id - Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden (wapres) Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyebut keputusan tersebut diambil atas permintaan sendiri, demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Isi surat tersebut diungkapkan Ketua MPRAhmad Muzani di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Namun, Muzanni hanya menyampaikan intisari dari surat pengunduran diri Gibran.
"Saya bacakan ya isinya. Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," kata Muzani membacakan isi surat tersebut.
Dalam surat itu, Gibran juga mengungkapkan mengambil keputusan itu dengan penuh kesadaran, demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah.
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," ucap Muzani membacakan sebagian dari isi surat pengunduran diri Gibran.
Muzani mengatakan, sejak Gibran menyatakan mundur, jabatan wapres RI mengalami kekosongan. MPR pun memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
"Sejak hari ini maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani.
Dia menegaskan MPR akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut dan memproses pengisian jabatan wapres.
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur kosong. Makanya MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.
Editor: Maria Christina