Istana Minta Klarifikasi DPR soal Kesalahan Ketik Revisi UU KPK

JAKARTA, iNews.id - Istana meminta klarifikasi dari DPR mengenai materi revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah menemukan banyak kesalahan pengetikan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, kesalahan ketik tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan interpretasi. Dia tidak mengungkapkan materi mana saja yang salah ketik.

Baca Juga

Berambisi Rebut Kiev, Warga Ukraina di Wilayah Dikuasai Rusia Akan Dipaksa untuk Ikut Berperang

"(Revisi UU KPK) sudah dikirim, tetapi masih ada tipo, yang itu kita minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah di Baleg (Badan Legislasi DPR)," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Menurut dia, klarifikasi materi tersebut harusnya segera dikirimkan lagi ke Istana. "Mestinya sudah (dikembalikan). Saya cek," ucapnya.

Baca Juga

DPR Akhirnya Sahkan Revisi UU KPK Jadi Undang-Undang

DPR mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019 melalui sidang paripurna.

Editor: Kurnia Illahi