Istana Minta Pj Gubernur juga Jadi Perpanjangan Tangan Presiden di Daerah

JAKARTA, iNews.id - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro meminta Penjabat (Pj) Gubernur tidak sekadar melanjutkan atau menyelesaikan masa jabatan sampai Pilkada. Pj juga harus bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat atau presiden di daerah.

"Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah," ujar Juri, Kamis (12/5/2022).

Pernah Berkunjung ke Filipina dan Terlibat Aksi Terorisme, Naveed Akram Didakwa 15 Tuduhan Pembunuhan

Juri mengingatkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kepala daerah harus memegang kendali kepemimpinan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Ia mencontohkan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

"Termasuk juga memitigasi berbagai potensi masalah yang muncul di lapangan," ujar Juri.

Tito Sebut Pemilihan 5 Pj Gubernur Demokratis, Ada Penjaringan hingga Minta Pendapat Tokoh

Juri menekankan pentingnya kepala daerah bisa memastikan dan mengelola dinamika masyarakat di daerah. Dengan demikian bisa terus memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat.

"Ini penting, karena kita masih menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, seperti isu intoleransi dan radikalisme," ungkap Juri.

Kepala daerah juga harus aktif dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Bukan hanya sukses penyelenggaraan, tetapi jangan sampai Pemilu dan Pilkada menjadi arena memecah belah bangsa dengan memanfaatkan isu SARA, seperti beberapa kasus sebelumnya.

"Selamat dan semoga amanah yang diberikan Presiden bisa dijalankan dengan baik," ucap Juri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya resmi melantik 5 Pj Gubernur untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Para kepala daerah yang digantikan adalah Gubenur Banten Wahidin Halim, Gubenur Gorontalo Rusli Habibie, Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubenur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar Anwar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Kemudian Lima Pj yang menggantikan adalah Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar untuk Provinsi Banten, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin untuk Kepulauan Bangka Belitung, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik untuk Sulawesi Barat.

Selanjutnya Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer untuk Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Paulus Waterpauw untuk Papua Barat.

Editor: Reza Fajri