Istana : Pilkada 2020 Sesuai Jadwal, Tak Bisa Tunggu Covid-19 Berakhir

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster penularan baru Pilkada.

Pernyataan itu disampaikan melalui Juru Bicara Presiden, Fajroel Rachman terkait desakan agar Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda di tengah wabah virus corona (Covid-19).

Baca Juga

Bak Berburu Manusia, Para Turis Kaya Bayar Rp1,5 Miliar untuk Tembaki Orang-orang di Sarajevo

"Presiden Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir karena tidak 1 negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," ujar Fajroel di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, kata dia pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

Baca Juga

Kasus Covid-19 Naik hingga Picu Korban Meninggal, KPU Bisa Tunda Tahapan Pilkada 2020

"Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," ucapnya.

Dia menuturkan, negara lain seperti di Singapura, Jerman, Prancis dan Korea Selatan juga tetap menggelar pemilu meskipun di tengah wabah Covid-19.

"Semua kementerian dan lembaga terkait juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum," tuturnya.

Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam serta memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional, Indonesia negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi