Isu Kudeta Dituding untuk Naikkan Elektabilitas AHY, Ini Jawaban Demokrat

JAKARTA, iNews.id - Isu kudeta yang diungkap Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat dituding bertujuan untuk menaikkan elektabilitas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tudingan itu muncul lantaran beberapa waktu lalu dirilis hasil survei yang menunjukkan AHY menduduki empat besar kandidat terkuat calon presiden 2024.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengutip pernyataan dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dia mengingatkan Bung Karno pernah menyatakan perjuangan rakyat Indonesia saat ini lebih berat karena melawan sesama anak bangsa.

Baca Juga

Sedang Perang Melawan Rusia, 2 Menteri Ukraina Malah Korupsi Besar-besaran

Menurutnya konteks 'melawan' bangsa sendiri bagi kubu AHY yaitu untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta penuh dengan rintangan. 

"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," ujarnya di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Baca Juga

Tepis Sebutan Demokrat Dinasti, Andi Mallarangeng: AHY Dipilih Bukan karena Anak SBY

Herzaky menganggap, jika memang kemampuan analisis seseorang itu makin lama bisa menurun, ataupun berbeda interpretasi, setidaknya hatinya masih digunakan. 

"Untuk merasa, seperti yang didengung-dengungkan Ki Hajar Dewantara, apakah situasi saat ini memang normal-normal saja," tutur dia.

Selain itu, Herzaky juga mengatakan, apakah sekelompok orang yang tidak memiliki hak boleh menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi. Kemudian dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut ketua umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana serta mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya.

"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang," ujar dia.

Di sisi lain, dugaan kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata hari ini dianggapnya secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga, masih ada saja yang berpikir kondisi ini merupakan drama politik. 

Lebih jauh sia mengatakan, kalau memang pihak-pihak tertentu menghamba kepada kekuasaan setidaknya jangan kemudian menjadi intelektual tukang stempel yang menuruti apa maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu.

"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku gerakan penggulingan kekuasaan Partai Demokrat yang berselingkuh dengan kekuasaan," katanya. 

Editor: Rizal Bomantama