Jadi Ketum, Airlangga Hartarto Sebut Golkar Mengerti Kehendak Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Rapat pleno Partai Golkar memutuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum defenitif Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Airlangga sebelumnya diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

AIirlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian ini mengatakan, Partai Golkar telah memutuskan secara musyawarah mufakat terkait penunjukannya sebagai Ketua Umum. Ini bukti bahwa demokrasi di Golkar berlangsung sesuai tata tertib.

“Partai Golkar mengerti apa yang dikehendaki oleh rakyat. Dan kepada masyarakat, Partai Golkar terus berharap mendapatkan dukungan,” ucapnya usai rapat pleno, Rabu (13/12/2017) malam.

Hasil rapat pleno ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan dihelat pada 15 Desember 2017 mendatang. Di samping itu, pleno tersebut juga memutuskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan digelar pada 19-20 Desember 2017 di Jakarta.

Airlangga menegaskan, Partai Golkar berkomitmen penuh dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Disebutkannya, Golkar juga akan terus mendukung pencalonan Presiden Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019.

Dia meminta agar setiap kader partai berlambang beringin itu untuk mengamankan amanah tersebut. Selain itu, Airlangga menegaskan tidak ada faksi-faksi di Partai Golkar terkait dukungan kepada pemerintah maupun kepada Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. "Yang ada kita menyelesaikan agenda selama satu setengah tahun ke depan apakah itu pilkada, pileg maupun pilpres," ujarnya.

Setidaknya ada tiga poin utama yang diputuskan dalam rapat pleno Partai Golkar yang digelar Rabu malam. Di antaranya, pertama, jabatan Ketua Umum non-aktif atau kosong dan pengisian jabatan kosong itu memutuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum defenitif. Kedua, keputusan tersebut akan diteruskan dalam Rapat Pimpinan Nasional 18 Desember 2017. Ketiga, untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, akan digelar munaslub pada 19-20 Desember 2017.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ‎rapat pleno tersebut merupakan lanjutan dari rapat pleno yang digelar pada 21 November 2017 lalu. Dalam rapat itu disebutkan, pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukan Novanto.

Rapat pleno kali ini digelar menyusul keputusan majelis hakim untuk melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Pada Rabu siang, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Setya Novanto.

Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.