Jaksa Tanggapi Pleidoi SYL: Apakah Nyawer Biduan, Beli Skincare dan Renovasi Rumah Itu Kebutuhan Rakyat?

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pembelaan atau pleidoi dari eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jaksa menilai, pembelaan yang dilakukan dengan menangis tidak akan menghapus pidana yang sudah didakwakan.

“Tidaklah menghapus pidana yang didakwakan penuntut umum dan tidaklah membuat kita semua jadi lupa akan fakta persidangan yang terang benderang berisi perbuatan perbuatan koruptif yang begitu merajalela yang dilakukan oleh terdakwa pada saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Dalam pembelaan sebelumnya, SYL meminta dibebaskan dengan dalih perbuatannya merupakan bagian dari kepentingan dinas dan kebutuhan rakyat. Hal ini dipertanyakan oleh Jaksa.

Jaksa mengingatkan, SYL memeras jajarannya untuk membayar kepentingan-kepentingan tak jelas seperti membayar penyanyi dangdut, membiayai sunatan cucu hingga membeli skincare untuk keluarga.

Baca Juga

SYL Menangis Baca Pleidoi: Rumah Saya Masih Kebanjiran

“Apakah menyawer biduan itu yang dimaksud kepentingan dinas? Apakah biaya-biaya sunatan cucu terdakwa itu yang dimaksud dengan kepentingan rakyat? Apakah skincare anak dan cucu terdakwa itu yang dimaksud dengan kebutuhan rakyat? Apakah memberi uang untuk acara bacaleg partai saudara itu kepentingan dinas? Apakah pembelian tas dan jaket mewah istri dan anak terdakwa itu kebutuhan rakyat? Apakah renovasi rumah pribadi terdakwa itu kepentingan rakyat?” ujar Jaksa.

“Apakah uang tiket perjalanan keluarga terdakwa itu kebutuhan rakyat? Apakah membeli kado cucu terdakwa itu kepentingan dinas? Apakah pembelian jam tangan mewah terdakwa itu termasuk kebutuhan rakyat? Apakah pembayaran kartu kredit terdakwa itu yang dimaksud kegiatan dinas?" tambahnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut SYL 12 tahun penjara. SYL dianggap terbukti bersalah telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan," kata JPU saat membacakan surat tuntutan pada Jumat (28/6/2024).

Selain itu, JPU meminta Majelis Hakim mengenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang itu harus dibayar SYL maksimal 1 bulan setelah hukuman inkrah.

"Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun," kata Jaksa.

Editor: Reza Fajri