Jeda Keraguan: Jalan Menghadapi Pabrik Realitas Buatan Deepfake
Dr. Firman Kurniawan S.
Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital
Pendiri LITEROS.org
MUNGKIN terlalu terlambat untuk menyampaikan ucapan: "Selamat Hari Pers Nasional" kepada seluruh insan pers di Indonesia. Upacara peringatan yang dipusatkan di Banten sudah berlangsung setidaknya 10 hari lampau. Tema HPN tahun ini: Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Semoga menjadi mantra yang menginspirasi seluruh pihak yang berkepentingan dengannya.
Namun demikian, tak ada salahnya berbagi perspektif. Perspektif soal tantangan yang dihadapi "pabrik realitas" ini di tengah kedigdayaan artificial intelligence (AI). Pers memang pabrik realitas. Dari informasi yang diformulasikannya, merahnya mawar dan kencangnya lari macan tutul memburu mangsanya. Juga dahsyatnya air bah maupun runtuhnya dinding tebing yang mengubur perkampungan akibat deforestasi yang semula tak terpikirkan khalayak, mampu dihadirkan pers.
Hanya saja, kemampuan mempabrikasi realitas itu kini makin dibayang-bayangi AI. Termasuk dengan produk deepfake-nya yang menjangkau hiperrealitas dan sulit dikenali pancaindra. Pers berhadapan dengan pabrik realitas lain yang mampu dengan dahsyat menciptakan kepalsuan.
Aksi Artificial Intelligence Memerangi Korupsi
Ini salah satunya: Deepfake Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan kritis soal dana desa. Disebutkannya, "Dana desa cuman bikin foya-foya kepala desa. Sepertinya sejak dana desa dihapuskan, kadesnya yang paling menderita. Sejak ada dana desa, kadesnya jadi kaya-kaya. Sawah, tanah di mana-mana. Lebih baik dana desa dialokasikan buat infrastruktur di pedalaman. Karena selama ini dana desa banyak yang disalahgunakan. Selain itu, manajemen dan pola pikir kepala desa dalam mengolah dana desa, tidak mengerti tujuan dan manfaatnya… ".
Tampak asli dan wajar, khas tampilan Pak Purbaya. Jutaan viewer unggahan itu memberi komentar bernada dukungan. Tampaknya dipicu keresahan atas pemanfaatannya yang dikhawatirkan tak mencapai tujuan. Dana yang cukup besar, namun berada di tangan dengan pengalaman pengelolaan yang minim. Sejak 2015, jumlah anggarannya terus merangkak naik, dari Rp20 triliun hingga mencapai Rp71 triliun pada 2024, dan disalurkan ke sekitar 75.259 desa di seluruh Indonesia. Lontaran Pak Purbaya yang waspada mengobati keresahan khalayak.
"Efek Kupu-Kupu" Artificial Intelligence pada Nasib Peradaban
Hanya saja, pernyataan itu deepfake belaka. Ini disadari sebagian pemberi komentar bahwa yang disaksikan adalah kloning AI Pak Purbaya. Namun intensitasnya tak memantik komentar, bahkan perdebatan yang mempertegas status unggahan itu asli atau palsu. Artinya, manipulasinya berhasil menciptakan realitas palsu.
Sampai kemudian akun Instagram salah satu media mengunggah klarifikasi pada 6 Januari 2026. Disebutkannya, "Di media sosial beredar unggahan video yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dana desa sering disalahgunakan. Menurut Purbaya, dana desa hanya membuat kepala desa atau kades menjadi kaya. Setelah ditelusuri tim cek fakta, unggahan video tersebut tidak benar dan merupakan hasil manipulasi AI. Simak penjelasan selengkapnya dalam video berikut."
Urgensi Aturan Perlindungan terhadap Bahaya Artificial Intelligence
Terhadap klarifikasi ini, tanggapannya minim. Tak sebanding dengan tayangan manipulasinya. Minimnya tanggapan mungkin disebabkan persepsi yang sudah telanjur terbentuk. Persepsi yang cocok dengan harapan mental, yang ketika dikoreksi sering menyebabkan ketidaknyamanan. Khalayak enggan beranjak dari kenyamanan mentalnya, walaupun palsu.
Padel, Budaya Populer Hasil Negosiasi di Media Sosial
Hari ini, deepfake yang mengkloning tokoh publik seperti Purbaya sangat kerap beredar. Intensif pula Presiden Prabowo Subianto dengan gaya pidatonya yang berapi-api, berikut pejabat-pejabat populer lainnya, ditampilkan di media sosial.
Popularitas tokoh dalam pandangan khalayak bisa terbentuk karena berhasil membebaskan dari keresahan. Namun ada pula yang populer, justru karena kerap menciptakan keresahan. Terlepas dari penyebab popularitas maupun perilaku tokoh yang mengundang produksi dan distribusi deepfake, unggahan manipulatif semacam ini mengganggu. Ia menghalangi kesertamertaan munculnya rasa percaya terhadap realitas yang terbentuk oleh informasi. Dibutuhkan "jeda keraguan" untuk memastikan yang disaksikan adalah unggahan yang merepresentasikan realitas, alih-alih deepfake yang memanipulasinya.
Kerapnya media sosial digunakan sebagai wadah unggahan produk AI menyebabkan Merriam-Webster menjadikan "SLOP" sebagai "2025 Word of the Year". Ini merepresentasikan perspektif lembaga itu dalam memandang relasi khalayak dunia yang kerap memanfaatkan unggahan-unggahan sampah: palsu, remeh, dan dangkal. Karenanya, pers yang kuat diperlukan menjadi pembersih realitas dari sampah peradaban. Utamanya menyembuhkan khalayak dari sakit mentalnya, perlu jeda keraguan untuk memahami realitas.
Maryam Sorkhou (2026), dalam "Rebuilding Epistemic Trust in an AI-Mediated Internet", mengungkap keresahan yang senada. Gejala makin kerapnya kehadiran produk-produk AI yang termediasi internet dan bertujuan memanipulasi menjadi perhatiannya.
Dalam uraian pembukaannya disebutkan, merupakan permasalahan besar ketika material yang termediasi internet cukup otentik untuk dipercaya. Pencahayaan yang sempurna, suara yang familiar, bahkan intonasi yang tepat. Baru kemudian disadari, yang disaksikan adalah deepfake.
Kerusakan akibat termanipulasi ini bukan disebabkan oleh kebohongan yang akhirnya terkuak, melainkan ketidakpastian yang ditimbulkannya. Ketika apa pun bisa tampak benar, semuanya mulai terasa tidak stabil.
Ungkapan Sorkhou itu sejalan dengan perlunya mencerap realitas lebih lama dalam kesangsian. Dibutuhkan jeda keraguan saat memastikan realitas. Dan itu bukan perkara mudah ketika informasi hadir sangat intensif.
Maka relevan ditelusuri dorongan intensif unggahan hasil produksi AI dalam mempabrikasi disinformasi. Mengapa ini menjadi pola yang makin dipilih? Pertanyaan ini juga diungkapkan seorang jurnalis yang menghubungi penulis. Kurang lebih kalimatnya, "Kenapa unggahan disinformasi (semacam) Purbaya/dana desa ini bisa banyak banget beredar?" Pertanyaan yang mengemas keresahan pers maupun khalayak dalam mencermati gejala yang makin terang ditampilkan.
Menjawab pertanyaan itu dalam perspektif komunikasi digital, komunikasi yang dikendalikan algoritma dan bertendensi mencapai viralitas, setidaknya ada tiga hal penyebabnya.
Pertama, teknologi untuk memformulasi deepfake dengan tujuan disinformasi makin murah dijangkau, mudah digunakan, dan kian sempurna hasilnya. Siapa pun untuk tujuan serius, mendapatkan keuntungan ekonomi maupun politik. Juga yang bertujuan sambil lalu, sekadar uji coba aplikasi baru, serta menunjukkan ketaktertinggalannya dari perkembangan teknologi, akan memperoleh kegairahan menggunakan teknologi ini. Karenanya ungahan-unggahan disinformasi hasil produksi AI termasuk deefake, sangat kerap ditemukan di media sosial.
Kedua, dilihat dari isi pesannya, frekuensi tema politik termasuk kebijakan pemerintah memperoleh perhatian tinggi dari khalayak dibandingkan dengan unggahan hiburan dan gaya hidup; teknologi dan inovasi; kesehatan dan kesejahteraan; serta isu sosial dan lingkungan. Unggahan yang membahas aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), gentengisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), selain soal dana desa di atas, merupakan tema yang sangat sering diunggah di media sosial. Tingginya perhatian berarti tinggi pula traffic suatu unggahan, yang berimplikasi pada kemudahannya dijual kepada pengiklan. Algoritma membacanya sebagai unggahan yang menarik.
Dan ketiga, Purbaya adalah sosok yang selalu dinanti khalayak. Penjelasan-penjelasannya praktis, mudah dicerna, dan kerap menerbitkan harapan perbaikan hidup. Ini yang terpenting. Karenanya, Purbaya juga menjadi kesayangan media. Informasi yang memuatnya selalu ramai diperbincangkan. Namun di sisi lain, tema yang dilontarkannya juga kerap membuat sebagian khalayak tidak nyaman. Misalnya pernyataan "dana desa yang hanya membuat kepala desa makin kaya". Ini menciptakan pembenci. Ketika digabung dengan kebijakan lain seperti larangan impor baju bekas, pembencinya terakumulasi. Baik pencinta maupun pembenci sama-sama ramai berkomentar, yang ujungnya adalah traffic media sosial yang disenangi pemasang iklan.
Apa keadaan buruk yang ditimbulkan fenomena ini? Tergerusnya kepercayaan khalayak pada apa pun dan sulit dipulihkan.
Untuk memperbaiki keadaan itu, Sorkhou mengusulkan langkah mengembalikan epistemic trust, dengan:
(1) Transparansi sumber informasi agar mudah diakses sehingga khalayak dapat segera mengonfirmasi pada sumbernya.
(2) Menempuh “friksi epistemik” kecil yang mendorong refleksi sebelum percaya. Ini relevan dengan jeda keraguan. Sebelum kebenaran informasi dipastikan, statusnya harus diragukan dulu.
(3) Menyebutkan secara jujur jika terdapat ketidakpastian. Ini dapat ditandai dengan pernyataan "belum terkonfirmasi sepenuhnya" atau "menunggu informasi lebih lanjut".
(4) Menampilkan keragaman perspektif untuk memberi keleluasaan khhalayak memperoleh pandangan yang menyeluruh dari suatu peristiwa.
Tampaknya empat langkah itu hanya bisa dilakukan pers. Institusi ini memiliki disiplin dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Jeda keraguan dapat diperpendek ketika pers hanya menyajikan informasi yang pasti realitas objektifnya, alih-alih turut mendistribusikan deepfake yang memanipulasi.
Itu, jika pers memilih menjadi kuat. Akankah?
Editor: Maria Christina