Jelang Debat Capres, KPK Bocorkan Kisi-Kisi Pertanyaan Terkait Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan tidak akan menghadiri debat capres perdana pada 17 Januari mendatang, meski sebagai panelis. Namun, beberapa poin yang menjadi perhatian KPK terkait pemberantasan korupsi sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, setidaknya ada tiga poin terkait korupsi yang menjadi catatan pihaknya jelang debat perdana capres. Tiga poin itu adalah penerimaan negara, pencegahan dan penindakan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) dan revisi UU Tipikor.

Baca Juga

10 Pesawat Angkut Militer Terbaik di Dunia, dari Hercules hingga Antonov

"Kalau ada korupsi misalnya, di sektor penerimaan negara maka kita perlu konsen di sana. Jadi ada isu pencegahan dan penindakan juga. Aspek sumber daya alam menjadi perhatian serius," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, KPK menilai kerugian yang ditumbulkan akibat korupsi di sektor SDA, seperti kerusakan alam belum dihitung sebagai kerugian negara. "Itu menjadi poin penting agar kebijakan-kebijakan yang diambil di pusat maupun di daerah tidak mengandung unsur korupsi dengan sumber daya alam ini," ujarnya.

Tidak hanya isu terkait SDA, KPK juga fokus pada pencegahan terkait penerimaan negara dan revisi Undang-Undang Tipikor. Alasannya, penerimaan negara dapat menjadi pendorong pembenahan birokrasi.

"Karena dengan penerimaan negara yang maksimal ini bisa dilakukan pembiayaan lebih kuat terhadap upaya reformasi birokrasi, pelayanan terhadap masyarakat dan hal-hal yang lainnya," kata mantan aktivis ICW ini.

Debat publik perdana terkait Pilpres 2019 rencananya akan dilaksanakan pada Kamis, 17 Januari 2019, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Topik yang akan didebatkan dalam acara itu terkait isu korupsi, hukum, HAM, dan terorisme. KPK memastikan pihaknya tidak akan hadir dalam acara tersebut. Lantaran menjaga independensi kelembagaan.

Editor: Djibril Muhammad