Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kemenhub Prediksi 127 Juta Orang Bepergian ke Luar Kota selama Masa Nataru, Setara 44 Persen Penduduk RI
Advertisement . Scroll to see content

Jelang Nataru, 2 Kapal Penumpang Tak Diizinkan Berlayar usai Diperiksa di Kepulauan Riau

Senin, 16 November 2026 - 09:21:00 WIB
Jelang Nataru, 2 Kapal Penumpang Tak Diizinkan Berlayar usai Diperiksa di Kepulauan Riau
Kemenhub menemukan ketidaksesuaian serius pada 2 kapal penumpang saat pemeriksaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Dok. Kemenhub)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan ketidaksesuaian serius pada dua kapal penumpang saat pemeriksaan kapal di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kedua kapal tersebut tidak diizinkan berlayar hingga seluruh temuan diperbaiki dan memenuhi persyaratan keselamatan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui tim dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang pada 12-14 November 2026.

Dua kapal yang menjadi objek pemeriksaan yakni Kapal Oceanna 175 175 yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Baruna Jaya dan Kapal Sabuk Nusantara 36 yang dioperasikan PT Selvi Trans Indo.

Dari hasil uji petik tersebut, tim pemeriksa menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang masuk kategori mayor. Atas temuan itu, kedua kapal diminta segera melakukan perbaikan dan tidak diperkenankan berlayar sebelum seluruh ketidaksesuaian ditindaklanjuti serta diverifikasi oleh petugas berwenang.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, mengatakan pemeriksaan kelaiklautan kapal dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh kapal penumpang yang beroperasi memenuhi standar keselamatan pelayaran, khususnya menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Dia menegaskan, setiap temuan pemeriksaan wajib ditindaklanjuti operator kapal. Untuk ketidaksesuaian kategori minor, operator diberikan batas waktu penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.

"Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor, kami tidak akan ragu merekomendasikan agar kapal tidak diizinkan berlayar sampai ketidaksesuaian tersebut diperbaiki. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran," ujar Samsuddin dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Samsuddin menambahkan, ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh kapal penumpang tanpa terkecuali, termasuk kapal milik pemerintah. Menurutnya, keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengawasan.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto, mengatakan kegiatan uji petik tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dia menilai peningkatan pengawasan diperlukan menyusul sejumlah kejadian kecelakaan kapal penumpang dalam beberapa waktu terakhir yang menjadi perhatian pemerintah.

"Berbagai kejadian kecelakaan kapal penumpang sebelumnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengawasan keselamatan harus terus ditingkatkan, termasuk memastikan kelaiklautan kapal yang beroperasi di wilayah kerja KSOP Tanjungpinang," kata Stephanus.

Stephanus memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan operator kapal agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebelum kapal dinyatakan memenuhi persyaratan untuk kembali beroperasi.

Editor: Reza Fajri

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut