Jelang Pilkada 2020, Mendagri Larang Politisasi Bansos

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali dalam kontestasi pilkada atau petahan tidak mempolitisasi bantuan sosial (bansos) untuk pilkada. Dia menegaskan hanya identitas lembaga pemerintahan yang boleh digunakan untuk penyaluran bansos.

Tito mengatakan bansos tetap akan dilanjutkan selama masih ada pandemi Covid-19. Dia meminta momen tersebut tidak dimanfaatkan untuk berkampanye.

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

“Dilarang keras Bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” katanya dalam siaran persnya, Senin (13/7/2020)

Dia mengatakan tidak mungkin menghentikan bansos di tengah pandemi untuk menghindari politisasi. Pasalnya bansos merupakan salah satu langkah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial covid-19.

Baca Juga

Pemprov Malut, KPU dan Bawaslu Bahas Pemutakhiran Data Pemilih

“Soal Bansos tidak mungkin dihentikan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Sasaran Bansos itu kan menyangkut Fasilitas Kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel,” katanya.

Tito mengatakan pilkada di 270 daerah harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas . Terutama yang mampu memimpin di saat krisis.

“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq