Jelang Pilkada Serentak, Polisi Siapkan Pengamanan Khusus Sesuai Karakteristik Wilayah

JAKARTA, iNews.id- Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan pengamanan pilkada serentak akan dilaksanakan Polda di seluruh Indonesia. Pengamanan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

"Pengamanan Pilkada ini semuanya dilaksanakan oleh daerah, oleh Polda setempat. Tentunya sudah ada SOP dalam proses-proses pengamanan, SOP dalam bentuk pengamanan yang kita ketahui bersama bahwa ke depannya kita ada beberapa tahap lagi," kata Erdi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

China Diduga Tekan Universitas Inggris agar Hentikan Riset soal Xinjiang

Namun Erdi mengatakan Korps Bhyanagkara akan tetap mengambil bagian mengawal seluruh tahapan Pilkada 2024 mulai dari pendaftaran hingga pelantikan.

"Di mana di situ kita ketahui ada penetapan paslon sebentar lagi, kemudian pelaksanaan kampanyenya, terus kemudian pemungutan suara dan terakhir mungkin penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara," katanya.

Jokowi: TNI-Polri Jaga Stabilitas dan Pastikan Transisi Pemerintahan Lancar

Di sisi lain Erdi menjelaskan, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga cara, dan strategi pengamanan pilkadanya pun harus dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

"Nah ini semua sudah dilaksanakan berdasarkan pengamanan terkait karakteristik daerah masing-masing. Dari istilahnya perkiraan intelijen kita bisa melihat bagaimana kebutuhan pengamanannya itu sudah ada di polda masing-masing," katanya.

Jokowi Minta Maaf kepada TNI dan Polri, Singgung Kekurangan selama 10 Tahun Kepemimpinan

KPU sebelumnya mengusulkan pilkada ulang di suatu daerah digelar pada 2025 jika kotak kosong menang melawan paslon tunggal. Usulan itu akan disampaikan saat berkonsultasi dengan Komisi II DPR.

"Setahun, tahun depan (2025)," ujar Ketua KPU Mochammad Afifuddin di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Pria yang akrab disapa Afif ini menyebut KPU telah mengirimkan surat permintaan konsultasi ke komisi II DPR. Menurutnya, rapat bersama itu akan segera dilakukan.

"Kami sudah bersurat. Mungkin konsultasi kepada pembuat UU ke DPR insya Allah minggu depan, di hari-hari awal mungkin tanggal 9 atau 10 nanti akan ketemu," ujar dia.

Afif menjelaskan, pilkada ulang harus segera dilakukan agar setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah definitif. Sebab, pilkada digelar lima tahun sekali.

"Salah satu tujuan pilkada ini (mencari) kepala daerah yang terpilih. Kalau logikanya pilkada berikutnya lima tahun tidak seperti pilkada kemarin yang bergelombang, kalau diisi penjabat (kepala daerah) selama lima tahun berganti-gantian terus ya," ujar dia.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq