Jenderal Ini Terang-terangan Pernah Tolak Gagasan KSAD Andika, Kini Salut dan Memuji

JAKARTA, iNews.id – Mantan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI (Purn) Widodo Iryansyah pernah merasakan pengalaman bertugas di ring 1 KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Pada posisinya itu, dia pernah mendebat bahkan menolak gagasan KSAD. Kok bisa?

Cerita ini diungkapkan Widodo saat berbicara mengenai kariernya semasa mengabdi di TNI AD. Widodo mengaku pernah menjadi jenderal pengangguran alias perwira tinggi tanpa jabatan.

Baca Juga

Ledakan Dahsyat Delhi Merupakan Bom Bunuh Diri, Terduga Pelaku Dokter Umar Mohammad

“Setelah Kasdam Brawijaya, saya patisus 10 bulan. Jenderal bintang 1, mantan kasdam, jadi pengangguran,” kata Widodo dalam video yang diunggah di akun resmi Youtube TNI AD, dikutip Kamis (8/7/2021).

Celakanya, jenderal nonjob itu tidak hanya dialaminya. Ketika itu terdapat setidaknya 76 jenderal tanpa jabatan (hanya pati). Bukan hanya jenderal bintang 1 ada pula bintang 2 dan 3.

Baca Juga

Sosok 2 Jenderal Senior Dipuji KSAD Andika di Hadapan Pangdam dan Dandim

Tak hanya itu, di jajaran perwira menengah terdapat setidaknya 450 kolonel yang juga belum mendapat jabatan. Mereka ini mulai yang baru saja menyelesaikan sekolah, pulang dari penugasan, termasuk yang bermasalah.

“Di sinilah pertama kali kepemimpinan KSAD diuji. Diuji bagaimana memecahkan masalah 76 jenderal dan sekitar 450 kolonel yang tidak punya jabatan itu,” ucapnya.

Baca Juga

Naik Pangkat, 12 Anak Buah KSAD Andika Perkasa Pecah Bintang

Widodo yang pernah punya pengalaman bertugas di perbatasan dan dalam banyak kesempatan melapor langsung ke Jenderal Andika memahami atasannya itu punya pandangan jauh ke depan. Pelan-pelan masalah ‘jenderal pengangguran’ itu terpecahkan.

Bagaimana caranya? Menurut Widodo, KSAD mengembangkan organisasi AD (validasi organisasi). Menariknya, pengembangan itu pada mulanya banyak ditentang oleh para perwira, termasuk dirinya.

Ketika ditunjuk sebagai Kasahli KSAD (kini kapok sahli), Widodo berdiskusi dengan Andika. Dia mempertanyakan alasan pengembangan organisasi itu.

 “Saya diskusi sama beliau. Saya tidak setuju dengan salah satu organisasi (di TNI AD), kenapa kok dikasih bintang sekian, relevansinya apa, beban tugasnya apa? Kok sampai dikasih bintang 3 (untuk menduduki jabatan itu),” kata Widodo.

Dia menceritakan, ketika itu KSAD menjelaskan panjang lebar mengenai urgensi validasi organisasi. KSAD juga memberikan wawasan luas mengenai hal tersebut.

Widodo lantas menyadari ternyata semua yang dijabarkan KSAD tersebut betul. Konsep yang semula banyak tidak disetujui itu ternyata sekarang diakui.

“Bahwa betul konsep Jenderal Andika, yang jadi solusi saat ini. Dan memang bener. Contohnya saja semua danrem. Dulu hanya 10 danrem di AD yang bintang 1 (brigjen), sekarang semua korem yang posisinya di ibu kota provinsi (dijabat) bintang,” ujar lulusan Akademi Militer 1987 ini.

Menurut Widodo, pengembangan organisasi tersebut sangat wajar terutama dalam menghadapi tantangan ke depan. Tidak hanya itu, pengembangan organisasi dengan menaikkan level kepangkatan  juga berperan sangat penting berkaitan dengan koordinasi.

Ketika menyangkut kewilayahan atau teritorial, pejabat akan berkoordinasi dengan forkopimda. Menjadi penting ketika pemegang komando teritorial AD setara dengan pejabat lain.

“Kalau kita kalah level, kadang-kadang kita itu dianggap sepele. Contohnya saja, danremnya kolonel, kapolda bintang 2, danlantamal bintang 2, danlanud bintang 1, di situ ada gubernur, kita kolonel sendiri. Setelah (danrem) dinaikkan bintang, itu bagus sekali,” ujar tentara kelahiran Surabaya ini.

Editor: Zen Teguh