Jika Debat Cawapres Ditiadakan, Pengamat Nilai KPU Terkesan Bela Gibran

JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah merespons terkait polemik ada potensi debat cawapres di Pilpres 2024 mendatang tidak digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika itu benar terjadi, maka terkesan KPU membela salah satu cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gibran Rakabuming Raka. 

"Kalau lah benar debat cawapres tidak ada ini, KPU mengesankan membela salah satu di antara mereka. Kenapa? yang paling punya potensi menolak atau tidak percaya diri melakukan debat cawapres dipastikan adalah Gibran Rakabuming Raka," ujar Dedi saat dihubungi, Sabtu (2/12/2023).

Baca Juga

Eks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dituntut Penjara 10 Tahun Gara-gara Darurat Militer

Dedi menilai sosok Gibran paling minim dibanding Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maupun Mahfud MD, baik dari sisi pengalaman hingga kapasitas gagasan yang ditawarkan.

"Kenapa? Karena mungkin dari sisi pengalaman, kapasitas komunikasi termasuk kapasitas menyampaikan gagasan Gibran yang paling minim dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar atau Mahfud MD," katanya.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Percaya Diri Hadapi Debat Capres 12 Desember Mendatang

Dia mengatakan, Muhaimin 30 tahun menjadi bagian dari parlemen Indonesia. Mahfud MD punya kelengkapan pengalaman dari politisi di parlemen, sebagai bagian dari yudikatif termasuk bagian dari eksekutif.

"Jadi KPU menurut saya sedang merencanakan sesuatu yang buruk kalau sampai debat cawapres itu dihilangkan, hanya ada debat capres dan boleh didampingi oleh cawapres atau debat cwapres boleh didampingi capresnya. Itu saya kira terkesan tendensius untuk membela salah satu kandidat," ucapnya.

Baca Juga

KPU Ubah Format Debat Pilpres 2024, Kini Tak Ada Debat Khusus Cawapres!

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan, bisa saja publik tertarik pada sosok cawapres ketimbang capres sehingga diperlukan ruang debat untuk mengetahui kapasitas semuanya dari tiga kandidat.

"Bisa saja sebagian publik tertarik dengan Muhaimin dibanding Anies Baswedan atau sebagian publik tertarik dengan Mahfud MD dibanding Ganjar atau sebagian publik tertarik dengan Gibran dibanding Prabowo. Artinya peluang publik untuk mengenal semuanya itu hanya bisa dilakukan melalui debat cawapres," ucapnya.

Baca Juga

Siap Hadapi Debat Pilpres 2024, Mahfud MD: Calon Pemimpin harus Siap Adu Gagasan

Lebih lanjut, Dedi menegaskan jika debat cawapres ditiadakan akan terkesan KPU melindungi Gibran Rakabuming Raka.

"Maka akan sangat buruk kalau sampai debat Cawapres ditiadakan, akan terkesan sekali bahwa KPU seolah-olah melindungi Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.

Baca Juga

Gibran Libatkan Tokoh untuk Persiapan Debat Capres-Cawapres

Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat capres dan cawapres tetap berlangsung 5 kali. Rinciannya, 3 kali debat capres dan 2 kali cawapres.

"Tetap ada debat cawapres. UU Pemilu menentukan ada lima kali debat. 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jumat (1/12/2023).

Hasyim menjelaskan debat ini telah disepakati oleh tiga pasang capres-cawapres ketika mengadakan pertemuan dengan KPU. Mereka dipastikan hadir dalam debat tersebut.

"Supaya publik makin yakin team work antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," ucapnya.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1 menyatakan debat capres-cawapres berlangsung dengan rincian tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Kendati begitu, ketentuan tersebut masih bisa apabila KPU berkoordinasi dengan DPR.

Jadwal debat capres-capres:

1. Debat pertama pada Selasa, 12 Desember 2023 bertema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

2. Debat kedua Jumat, 22 Desember 2023 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

3. Debat ketiga pada Minggu, 7 Januari 2024 bertema Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.

4. Debat keempat pada Minggu, 21 Januari 2024 bertema Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup dan Agraria serta Masyarakat Adat. 

5. Debat kelima pada Minggu, 4 Februari 2024 bertema Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-Covid Society) dan Ketenagakerjaan.

Editor: Donald Karouw