Jika Gugatan Ambang Batas Capres Ditolak MK, Perindo dan Partai Nonparlemen Akan Ajukan Judicial Review

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang putusan uji materi Presidential Threshold yang diajukan eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada Kamis (24/2/2022) besok. Perkara dengan nomor 70/PUU-XIX/2021 itu terkait pengujian materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Selain Gatot, ada beberapa pemohon lainnya yang meminta penghapusan Presidential Threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga

7 Negara Terbaik yang Gelar Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru 2026

Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menuturkan jika hasil putusan MK besok ditolak maka partai berlambang burung garuda itu akan mengajukan uji materi ulang. Menurutnya hal serupa juga diambil partai politik nonparlemen lainnya.

"Kalau MK kembali dalam putusan besok itu menolak, maka partai-partai nonparlemen akan kembali mengajukan judicial review ke MK soal Presidential Treshold itu," ucap Yusuf dalam dialog dengan MNC News, Rabu (23/2/2022). 

Baca Juga

Pengamat: Samai Elektabilitas Parpol Senayan, Partai Perindo Raih Kepercayaan Rakyat

Pasalnya, jika angka 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional menjadi rujukan untuk mengajukan calon presiden, hal itu merupakan ketidakadilan. Selain itu, adanya sosok lain yang bisa mencalonkan presiden nantinya akan menguntungkan rakyat. 

"Menurut kami, pilihan lebih beragam akan lebih menguntungkan rakyat. Karena Indonesia adalah negara majemuk, tidak seharusnya hanya diwakilkan oleh dua calon presiden, itu memasung kedaulatan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, akibat terbatasnya calon presiden akan terjadi efek domino seperti adanya polarisasi politik. Perindo, kata Yusuf, berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. 

"Kita sudah trauma juga dengan pembelahan politik yang mengakibatkan perpecahan sampai di tingkat bawah, ada persatuan nasional yang terganggu. Ini seharusnya tidak terulang lagi di Pemilu 2024 nanti, di Pilpres ya tentunya," tuturnya. 

Editor: Rizal Bomantama