JK Kumpulkan Akademisi, Soroti Penurunan Kemampuan Fiskal Daerah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah guru besar, peneliti hingga praktisi pemerintahan. Dalam pertemuan itu, ia menyoroti penurunan kemampuan fiskal daerah.

Menurut JK, pertemuan ini pada dasarnya membahas defisit anggaran di sejumlah daerah di Indonesia dan dimaksudkan untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Dalam 24 Jam Terakhir, 108 Warga Israel Terluka Akibat Serangan Iran

Dalam keterangannya usai pertemuan, JK menegaskan bahwa kemajuan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan daerah karena struktur negara Indonesia bertumpu pada kekuatan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, kondisi fiskal daerah saat ini perlu mendapat perhatian serius agar roda pemerintahan di tingkat lokal tetap berjalan seimbang dengan agenda pembangunan nasional.

JK Bandingkan Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus dengan Novel Baswedan, Minta Polisi Bertindak

"Karena bagaimanapun, negeri ini terdiri daripada daerah-daerah, maka daerah juga harus maju untuk memajukan masyarakat. Itu intinya. Nah itulah kita berdiskusi tadi dan tentunya sudah dijelaskan oleh masing-masing (praktisi),” kata JK di kediamannya di Kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu (15/3/2026).

Sejumlah Mantan Dubes Temui JK, Bahas Situasi Timur Tengah hingga Board of Peace

Salah satu praktisi yang hadir, Prof Djohermansyah Djohan, menyebut terdapat persoalan penting yang muncul dalam hubungan pusat dan daerah, terutama terkait menurunnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tugas rutin pemerintahan, percepatan pembangunan, hingga pelayanan di tingkat desa.

Ia menilai sejumlah kebijakan nasional berdampak langsung terhadap ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan kewenangannya.

"Kita menemukan ada persoalan-persoalan yang cukup penting untuk kita perhatikan, terutama persoalan terkait dengan soal kemampuan daerah yang berkurang sekarang dalam menyelenggarakan tugas-tugas rutin pemerintahan maupun dalam percepatan pembangunan, termasuk juga dari tingkat pemerintahan desa, karena ada berbagai kebijakan yang dibuat di pemerintahan nasional yang berefek kepada pembangunan daerah dan tugas-tugas kepala daerah," ungkap Prof Djohan.

Ia menekankan kepentingan nasional perlu berjalan seiring dengan kebutuhan daerah, sehingga pelayanan publik di wilayah tetap terjaga dan pembangunan tidak terhambat. Prof Djohan juga menyinggung pentingnya penguatan desentralisasi sebagaimana tercantum dalam agenda Asta Cita.

"Ini harapannya bisa menjadi diskursus publik dan juga perhatian kita semua terutama oleh pemerintah pusat agar betul-betul mempertimbangkan sejumlah kebijakan terutama dalam tata kelola hubungan pusat dan daerah baik hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan," lanjutnya.

Untuk diketahui, diskusi juga turut dihadiri sejumlah tokoh lainnya antara lain, Prof. Irfan Ridwan Maksum (UI), Prof. Aditya Perdana (FISIP UI), Prof. Ahmad Fairuz, Lili Romli (BRIN), Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), Prof. Muhadam Labolo (IPDN), Dr. Riant Nugroho (UNJ), Armand (KPPOD), Prof. Satya Arinanto (FH UI), Prof. Mulyadi (BRIN).

Editor: Puti Aini Yasmin