JK: Masyarakat Jangan Berpolemik Soal Vaksin Covid-19, Serahkan ke BPOM

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, angkat bicara mengenai izin edar obat Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga bekerja sama dengan BIN dan TNI. Jusuf Kalla meminta semua pihak menunggu keputusan Badan Pemeriksan Obat dan Makanan (BPOM).

Kombinasi obat Covid-19 yang dikembangkan oleh Unair bersama TNI dan BIN tengah jadi perhatian banyak orang. Pasalnya, sejumlah peniliti menilai ada beberapa hal tak lazim. Salah satunya adalah tim melakukan studi sel dengan menggunakan sel vero 60 persen.

Baca Juga

Kekejaman RSF di El-Fasher: Ratusan Mayat Warga Sipil Dikubur di Kuburan Massal, Lainnya Dibakar

Sedangkan berdasarkan penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal Nature bulan Juli mengatakan bahwa sel vero tidak cocok untuk uji coba Covid-19 karena sangat sensitif dan gampang mati dengan virus tersebut.

JK memahami obat Covid-19 sangat dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi, namun demikian dia meminta agar masyarakat tidak ikut berpolemik dan menyerahkan status layak edar dan produksi pada BPOM.

Baca Juga

Begini Proses Pembuatan Vaksin Covid-19

"Yang menentukan layak edar atau tidaknya suatu produksi obat adalah instansi berwenang dalam hal ini BPOM karena itu obat, kalau vaksin tentunya yang tentukan laboratorium," kata mantan wakil presiden itu di Jakarta, Minggu (24/8/2020).

JK mengatakan pengembangan vaksin Covid-19 membutuhkan kerja sama dengan pihak lain, ini dikarenakan penelitian vaksin tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Baca Juga

Kerja Sama Sinovac Bikin Vaksin Covid-19, Indonesia Transfer Teknologi China

"Untuk vaksin sendiri memang kita harus berkerja sama secara global karena biaya riset dan produksinya tidak murah," lanjutnya.

Editor: Arif Budiwinarto