Johan Budi Heran Disanksi PDIP soal Dewan Kolonel, tapi Siap Patuh ke Megawati

JAKARTA, iNews.id - DPP PDIP memberi sanksi kepada Dewan Kolonel yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden. Salah satu yang mendapat sanksi yakni Johan Budi.

Namun, Johan Budi mengaku belum membaca surat resmi mengenai sanksi itu. Dia mengatakan surat itu belum diterimanya.

Baca Juga

6 Bukti Kelalaian Israel dalam Serangan Hamas pada 7 Oktober, Salah Satunya Normalisasi Hubungan dengan Saudi

“Saya belum melihat surat itu ya, tapi kalau yang lain saya gak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir," kata Johan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/11/2022).

Bahkan, Johan Budi mengaku belum pernah dipanggil oleh DPP perihal pembentukan Dewan Kolonel ini. Dia mempertanyakan kesalahan apa yang diperbuatnya.

Baca Juga

PDIP Tak Sanksi Puan Maharani soal Dewan Kolonel, Ini Alasannya

“Belum, sampai hari ini saya belum, tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa?” ujarnya.

Johan Budi menyebut sebagai kader boleh mempunyai preferensi tokoh yang didukung sebagai calon presiden. Namun, dia mengatakan dukungan itu bukan berarti melawan tokoh lainnya di PDIP.

Baca Juga

Ini Daftar Nama Anggota Dewan Kolonel yang Disanksi PDIP

Namun demikian, Johan Budi menegaskan, apa yang diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dia akan patuh. Hal itu sudah dia sampaikan di awal pembentukan Dewan Kolonel tersebut.

“Jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi, salah tempat,” katanya.

Sebelumnya, Johan Budi dicopot dari posisi Wakil Ketua BURT DPR. Sebelum penggantian ini, Johan Budi menjadi salah satu kader PDIP yang mendapatkan teguran keras dari Badan Kehormatan Partai PDIP karena menggagas Dewan Kolonel guna mendukung Puan Maharani sebagai kandidat capres.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq