Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Rano Karno Minta Dinas Bina Marga DKI Gercep Perbaiki Jalan Rusak: Tak Perlu Disuruh
Advertisement . Scroll to see content

Jokowi Ajak Contoh DKI Jakarta dan Boyolali soal Antikorupsi

Selasa, 04 Desember 2018 - 12:18:00 WIB
Jokowi Ajak Contoh DKI Jakarta dan Boyolali soal Antikorupsi
Presiden Jokowi usai memberikan sambutan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). (Foto iNews.id/Ilma)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak semua pihak untuk mencontoh Pemerintah Provinsi (Pempov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Boyolali. Bukan tanpa sebab, Jokowi mengajak menyontek DKI dan Boyolali.

Jokowi mengaku, DKI Jakarta dan Boyolali, adalah provinsi dan kabupaten yang baik dalam menerapkan pengawasan atau pencegahan korupsi. Selain itu, keduanya juga memiliki sistem pelaksanaan birokrasi yang baik.

"Rankingnya saya lihat kalau Provinsi ada DKI Jakarta, Jawa Tengah. Kalau kabupaten saya lihat Boyolali. Nomor satunya Kabupaten Boyolali," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan dia saat memberikan sambutan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Jokowi mengharapkan seraya mengajak semua pihak untuk mencontoh provinsi dan kabupaten yang terbaik dalam pelayanannya. Tentu, menurut dia, sebelumnya provinsi dan kabupaten yang akan dicontoh itu dinilai terlebih dahulu terkait sistem kerja, pelayanan, yang di dalamnya menyangkut cepat dalam perizinan.

"Satu-satu kita jadikan dan yang lain suruh copy. Begitu saja. Ikuti Boyolali, ikuti Provinsi DKI, ikuti kemenkeu misalnya, dan contoh, contoh contoh, udah," ujarnya.

Jokowi mengakui, kebiasaan masyarakat Indonesia senangnya adalah mencontoh. Mengingat hal tersebut yang paling mudah dan cepat dilakukan.

"Jadi kalau kita buat contohnya satu, satu, satu, kementerian satu, lembaga satu, satu kota, kan cepet sekali," katanya menegaskan.

Seperti diketahui, salah satu lahan korupsi yang kerap dijadikan santapan para pelaku adalah pada sektor pelayanan, yang di dalamnya memuat terkait perizinan. Beberapa kepala daerah yang berubah statusnya menjadi tersangka KPK hingga terpidana karena mematok harga di sektor perizinan.

Editor: Djibril Muhammad

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut