Jokowi Minta Kerusakan Akibat Longsor Cepat Diperbaiki

YOGYAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jokowi ingin memastikan para korban sudah ditangani dengan baik.

Salah satu yang diamati Jokowi dalam kunjungannya, yaitu dampak kerusakan akibat bencana tersebut. Hasil pantauan langsung di lokasi, Jokowi bisa mengetahui kerusakan yang terjadi serta mengalokasikan anggaran untuk merenovasi kerusakan fasilitas umum tersebut.

Baca Juga

ICC Tolak Upaya Israel Blokir Penyelidikan Kejahatan Perang di Gaza

"Kita mau lihat terkait dengan korban serta infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang rusak. Sebagai contoh ini adalah jembatan kecil, tapi karena darurat dan kabupaten tidak punya dana jadi akan dikerjakan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) atau Kementerian PU," ujar Jokowi di Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, pada Sabtu, (9/12/2017).

Jokowi memastikan, penanganan korban bencana telah mendapat pelayanan dasar dan kesehatan dengan baik. Dia menekankan, kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak tidak boleh terganggu.

"Yang kehilangan tempat tinggal saya juga perintahkan kepada Kepala BNPB harus segera dikerjakan. Sekolah yang rusak juga saya perintahkan Januari sudah harus mulai dikerjakan," ucapnya.

Banjir dan tanah longsor yang melanda kabupaten Gunung Kidul beberapa waktu lalu mengakibatkan beberapa fasilitas publik rusak yang di antaranya adalah jembatan. Akibatnya, warga harus memutar sejauh 10 kilometer untuk menuju wilayah lain karena akses menuju lokasi tersebut hancur.

Terkait kerusakan tersebut, Jokowi meminta jajarannya segera turun tangan. Bahkan Jokowi menginginkan perbaikan dilakukan tak terbatas hanya di Kabupaten Gunung Kidul saja, melainkan ke wilayah lain yang juga terkena bencana.

"Di Pacitan dan Wonogiri juga. Kita bagi yang mana (anggaran) daerah, provinsi, dan mana yang pusat," katanya.

Turut mendampingi Jokowi antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Ikut juga Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Editor: Achmad Syukron Fadillah