Jokowi Rapat dengan Ma'ruf Amin Bahas UU Cipta Kerja Hari Ini

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Rapat digelar terkait penolakan yang disampaikan mahasiswa dan buruh di berbagai daerah Indonesia usai UU tersebut disahkan.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengonfirmasi soal rapat tersebut. "Ya benar," ucapnya di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga

Thailand Desak Pengumuman Gencatan Senjata Sepihak dari Kamboja

Sebagaimana diketahui, DPR telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Keputusan tersebut memantik aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari buruh dan mahasiswa.

Bagi buruh, UU Cipta Kerja merugikan kaum pekerja dan lebih menguntungkan pemodal. Buruh pun meminta agar beleid itu dibatalkan meski sudah disahkan.

Baca Juga

IDI Khawatir Demo Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19

Aksi demonstrasi yang memuncak pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai titik di wilayah lainnya.

Belakangan mencuat desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Namun hingga kini pemerintah belum menimbang opsi tersebut.

Baca Juga

Temui Massa Buruh, Ridwan Kamil Langsung Surati Jokowi Minta Batalkan Omnibus Law

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyangkal tudingan sekelompok orang yang menyebut pemerintah menyulitkan kondisi ekonomi rakyat dengan mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah tidak berniat sama sekali untuk menyengsarakan rakyat.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers daring mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pernyataan pemerintah terkait kondisi politik dan keamanan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga

Jokowi di Luar Jakarta, Istana Bantah terkait Demo Penolakan UU Cipta Kerja

"Tidak ada satu pemerintahan pun dan di mana pun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk itu," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Editor: Djibril Muhammad