Jokowi Tak Takut Siapa Pun, Prabowo Akui Punya Ratusan Ribu Hektare
JAKARTA, iNews.id - Capres petahana 01 Joko Widodo (Jokowi) memastikan dirinya tidak takut dengan siapa pun selama memerintah. Dia mengaku hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
"Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional untuk rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk negara, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah SWT, untuk Indonesia maju, untuk rakyat kita sejahtera," kata Jokowi saat memberikan pernyataan penutup.
Hal itu disampaikan dia usai debat Pilpres 2019 putaran kedua yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Jokowi mengatakan, mengelola Indonesia tidak mudah.
Terkait hal itu, dia mengaku, sangat beruntung memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Seperti, menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta dan menjadi presiden sejak 2014.
"Indonesia butuh sebuah ketegasan, butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan negara ini," ujar Jokowi.
Dengan ketegasan itu, dia mengungkapkan, selama menjadi presiden telah membubarkan blok minyak Rokan, Riau. Selain itu, Pemerintah, melalui Pertamina menguasai blok minyak Mahakam. Bahkan saham PT Freeport telah dikuasai dengan komposisi 51 persen.
"Dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini," kata Jokowi.
Sementara Prabowo mengakui memiliki 220.000 hektare tanah di Kalimantan Timur dan 120 di Aceh Tengah. Namun, dia memastikan, status ratusan tanah tersebut adalah hak guna usaha (HGU).
"Itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara, jadi setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya siap mengembalikan itu semua. Daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya miliki karena saya nasionalis dan patriotik,' ujar Prabowo.
Tak lupa Prabowo mengakui kerj-kerja yang dihasilkan Jokowi. Namun, Prabowo mengaku memiliki falsafah dan strategi yang berbeda dalam mengurus negara. Falsafah itu adalah keadilan yang akan menghasilkan kemakmuran.
"Jadi kami berpandangan bahwa pemerintah harus hadir dengan rinci, dengan teliti dengan tegas, dengan aktif untuk memperbaiki ketimpangan. Dalam kekayaan kita harus menjaga kekayaan kita supaya tidak lari ke luar negeri dan untuk itu kita instrumen kita adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kami ingin tegaskan," kata Prabowo.
Editor: Djibril Muhammad