Jubir TKN Jokowi: OTT Kepala Daerah Bukti Tidak Ada Intervensi Hukum

JAKARTA,iNews.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah pendukung pasangan Joko Widodo-Kiai Ma’ruf Amin menunjukkan netralitas pemerintah. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menekankan hal itu membuktikan tidak ada intervensi hukum dari pemerintah.

“Ini memperlihatkan bahwa hukum berjalan dengan baik. Artinya tidak ada intervensi pemerintah untuk masalah hukum,” kata Juru Bicara TKN Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Baca Juga

Gagalkan Serangan Teror Natal dan Tahun Baru, Turki Tangkap 115 Tersangka ISIS

Dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya ada empat kepala daerah yang telah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi terkena OTT KPK, yakni Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (Demokrat), Wali Kota Pasuruan Setiyono (Golkar), Bupati Malang Rendra Kresna (Nasdem), dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah (Golkar).

Arya menuturkan, kasus korupsi tersebut bersifat individual. Artinya tidak ada kaitan dengan TKN atau pemerintah. Menurut dia, OTT yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa siapapun pihak yang terlibat masalah hukum tetap akan diproses secara hukum.

“Walau dia dukung Jokowi atau tidak, tetap diproses hukum. Tidak ada kaitan,” ujar dia.

Arya mengatakan, memang kerap terjadi ketika ada pihak lain yang ditangkap dan diproses hukum, kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan pemerintah, terlebih di tahun politik sekarang ini.

Kendati demikian, Arya meminta masyarakat melihat bahwa penangkapan KPK membuktikan komitmen pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum.

“OTT ini membuktikan, bahwa kepala daerah yang mendukung Jokowi kalau terjerat kasus hukum ya ditangkap, dan kita semua menghargai proses hukum yang berjalan itu,” tutur Arya.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto