Kader Tingkat Provinsi Dukung Jokowi-Maruf, Demokrat Beri Dispensasi

JAKARTA, iNews.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengakui ada perbedaan pandangan politik dengan kader di tingkat daerah. Dikabarkan ada empat provinsi justru menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Kiai Maruf Amin.

Keempat DPD Partai Demokrat itu berbeda pandangan politik dengan pimpinan pusat. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Demokrat, mayoritas kader di empat provinsi tersebut tetap menyatakan dukungan kepada Jokowi-Maruf Amin. Padalah, pimpinan pusat sudah resmi bergabung dengan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

“Saya jelaskan, memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus mengingat seperti Papua ini luar biasa, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi,” kata Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Mega Kuningan, Minggu (9/9/2018).

Menurut dia, selain Papua, mayoritas kader DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara juga menyatakan sikap serupa dengan mendukung Jokowi dua periode. Namun, Ferdinand enggan menyebutkan dua provinsi lain yang juga disebut-sebut memilih mendukung Jokowi-Maruf Amin. Dia beralasan, saat ini DPP Partai Demokrat masih berkomunikasi dengan dua provinsi tersebut.

“Nanti kami akan sampaikan, karena kami tidak bisa sampaikan. Kami harus bicara dulu dengan daerah tersebut, apakah memang dibutuhkan dispensasi khusus atau tidak,” ujar dia.

Ferdinand menuturkan, pimpinan pusat Partai Demokrat menghargai pilihan politik para kader di daerah. Akan tetapi, DPP tetap mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut. Ferdinand mengatakan, sampai saat ini belum ada sanksi yang dijatuhkan kepada provinsi yang menyatakan sikap mendukung Jokowi-Maruf Amin.

“Kami hormati itu. Kami tidak mau mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat saat pileg (pemilihan legislatif). Karena garis politiknya harus utuh, ya jadi ada dispensasi. Nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yang tepat, tanpa juga meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi,” tutur Ferdinand. 

Editor: Khoiril Tri Hatnanto