KAHMI Desak Pemerintah Batalkan Program Kartu Prakerja

JAKARTA, iNews.id - Program Kartu Prakerja yang disiapkan pemerintah menuai polemik. Hal itu karena anggaran yang disediakan mencapai Rp20 triliun, yang di dalamnya Rp5,6 triliun untuk pelatihan daring alias secara online.

Majelis Nasional (MN) KAHMI mendesak pemerintah segera membatalkan program Kartu Prakerja. MN KAHMI menilai, penggunaan APBN yang sangat besar untuk pelatihan berbasis daring sangat tidak relevan dan tidak memiliki hal yang sangat penting.

Siapa Nasry Asfura? Capres Honduras Keturunan Palestina yang Didukung Trump

"Di saat segenap elemen bangsa sedang memberi atensi dan fokus mencegah seberan wabah pandemi virus corona (Covid-19) dan dampaknya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat," kata Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Dia menjelaskan, dana yang sangat besar tersebut bisa dialihkan untuk membantu ketersediaan alat kesehatan (alkes). Selain itu juga dapat digunakan mendukung pengadaan pangan yang semakin dibutuhkan dalam beberapa waktu ke depan.

Ditunda Lagi, Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang Pertama Diumumkan Besok

"Ini lebih mendesak dan lebih dibutuhkan, daripada memaksakan pelatihan online saat ini," katanya.

MN KAHMI meminta program pelatihan prakerja dikaji ulang secara komprehensif, tansparan, efisien dan tepat sasaran. Bahkan, lembaga/instansi penyelenggaran diwajibkan kredibel. "Agar terhindar dari konflik of interest, menguntungkan pihak/kelompok tertentu, dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Manimbang.

Kritik Materi Pelatihan Kartu Prakerja, Indef Sebut BLT Lebih Efektif

MN KAHMI mengingatkan pemerintah beserta seluruh jajarannya agar lebih empati terhadap kebutuhan mendesak di masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19, serta segera melakukan langkah antisipasi. "Mendesak DPR untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar melakukan pengawasan maksimal, agar penggunaan APBN yang tidak efektif dan efisien dapat dicegah sedini mungkin," katanya.

Kepada pejabat publik, yang memiliki otoritas, MN KAHMI berpesan agar dalam menetapkan setiap kebijakan dan program, benar-benar memastikan urgensi dan signifikansinya bagi kemaslahatan dan kepentingan rakyat.

"MN KAHMI mengajak segenap komponen bangsa untuk menguatkan kebersamaan, mengerahkan segenap sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19 beserta dampaknya," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad