KAI Segera Impor 23 KRL Bekas dari Jepang, Atasi Kekurangan Kereta
JAKARTA, iNews.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mengimpor 23 rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Rencana itu telah mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, impor KRL bekas tersebut dilakukan sebagai solusi transisi karena kapasitas produksi kereta dalam negeri saat ini dinilai masih belum memadai.
"Ini sebagai transisi kita," ucap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Bobby menambahkan, kebutuhan pengadaan KRL menjadi cukup mendesak karena sejumlah kereta yang saat ini beroperasi telah berusia lebih dari 40 tahun. Karena itu, KAI memilih opsi impor KRL bekas yang dinilai dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat.
Dia menuturukan, setelah mendapat persetujuan, KRL bekas tersebut diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk didatangkan. Sementara itu, pengadaan KRL baru melalui impor membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun.
"Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," kata dia.
Adapun, 23 rangkaian KRL yang akan diimpor terdiri atas tujuh trainset SF-12 dan 16 trainset SF-8. Pengadaan tersebut ditujukan untuk menggantikan sejumlah KRL yang telah berusia lebih dari 40 tahun.
"Kami usulkan untuk kereta yang tidak baru ini tujuh Trainset dengan SF-12 ditambah 16 Trainset dengan SF-8. Kenapa kami bedakan SF-nya? Karena masih ada peron-peron di stasiun kita yang tidak siap dengan 12 gerbong," ucapnya.
Bobby mengatakan, KRL bekas dari Jepang tersebut direncanakan dapat digunakan selama 10 tahun ke depan. Periode tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kapasitas produksi perkeretaapian di dalam negeri.
"Rencana akan kita pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain (dari pengguna jasa)," tuturnya.
Sementara itu, Komisi VI DPR menyetujui rencana KAI mengimpor rangkaian KRL bekas dari Jepang. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade memberi catatan pengadaan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan industri perkeretaapian dalam negeri.
"Pengadaan sarana bukan baru ini, sebagai solusi transisi," ucap Andre saat membacakan kesimpulan RDP dengan Direksi KAI.
Selain itu, Komisi VI DPR juga meminta KAI terus memperkuat sinergi dengan PT Industri Kereta Api atau INKA, termasuk meningkatkan technology readiness level dan manufacturing readiness level INKA ke level yang sesuai.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas, kualitas, teknologi, serta daya saing industri perkeretaapian nasional.
"Baik dalam kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri nasional," tuturnya.
Editor: Aditya Pratama