Kaji Bubarnya Jamaah Islamiyah, BNPT Temui Soufan Center di Qatar

DOHA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bertemu pendiri Soufan Center, Ali Soufan, di sela Global Security Forum di Doha, Qatar, Rabu (30/4/2025). BNPT menyoroti hasil kajian Soufan Center terkait bubarnya Jamaah Islamiyah (JI).

BNPT tertarik dengan pendekatan analitis yang digunakan oleh lembaga tersebut, khususnya dalam melihat dinamika kelompok ekstremis di Asia Tenggara.

2 Pria AS Ingin Rebut Pulau Karibia dan Jadikan Penduduk Wanitanya sebagai Budak Seks

BNPT mengakui, Indonesia masih menghadapi tantangan dari radikalisme dan terorisme. Kajian semacam ini dinilai bisa memberikan sudut pandang tambahan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami mengapresiasi atas kajian, analisis, dan riset yang dilakukan baik pada tingkat global, wilayah Asia Tenggara, juga Indonesia. Salah satu kajian terkini yang dilakukan adalah berkaitan dengan ikrar kembalinya JI ke NKRI," kata Eddy dalam pertemuan tersebut.

Jamaah Islamiyah Bubar, Menteri Hukum Minta Eks Anggota JI Patuhi Aturan Hukum

Sementara Ali Soufan menyampaikan, Soufan Center bakal melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam menangani terorisme bisa menjadi bahan pelajaran bagi negara lain yang menghadapi isu serupa.

"Terima kasih dan kami akan terus mendukung Indonesia dalam memberikan hasil-hasil kajian yang relevan yang bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan, strategi dan program nasional dalam penanggulangan terorisme," katanya.

Soufan Center diketahui rutin mempublikasikan riset terkait konflik, ekstremisme kekerasan dan kebijakan keamanan, serta menjadi penyelenggara Global Security Forum yang mempertemukan berbagai pihak dari dunia akademik, pemerintah dan media.

Sebelumnya diberitakan, para anggota senior Jamaah Islamiyah (JI) mengumumkan pembubaran kelompok tersebut. Kelompok militan yang beroperasi di Asia Tenggara itu menjadi terkenal setelah peristiwa Bom Bali pada 2002.

Pengumuman pembubaran Jamaah Islamiyah disampaikan para anggota melalui tayangan video yang dirilis pada 30 Juni 2024 lalu. Dalam tayangan tampak 16 pemimpin JI mengumumkan kabar tersebut.

Mereka menegaskan kesetiaan terhadap NKRI serta hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka juga menegaskan semua materi pelajaran di pesantren atau sekolah yang berafiliasi dengan JI akan diubah sehingga sesuai dengan pandangan Islam pada umumnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, pemerintah tengah mengkaji pemberian grasi dan amnesti untuk narapidana Jamaah Islamiyah. Yusril mengaku telah mendapatkan jumlah narapidana JI di seluruh lapas.

"Yang kami telaah apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden atau kemungkinan juga mereka itu nanti akan mendapatkan amnesti dari presiden, sedang kami bahas," kata Yusril di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, pengajuan amnesti juga harus meminta pertimbangan DPR. Oleh karena itu, dia belum bisa memberikan kepastian.