Kaleidoskop 2023, Putusan MK: Kemunduran Demokrasi dan Dinasti Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan batas minimal usia capres-cawapres menimbulkan polemik. Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. 

Putusan tersebut juga banyak dikritik termasuk 16 guru besar. Mereka melaporkan para hakim MK ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca Juga

AS Berulang Kali Ingatkan Ukraina tentang Kekalahan yang Akan Segera Terjadi

Putusan tersebut dinilai sebagai konflik kepentingan karena Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran. 

Ternyata benar, Prabowo Subianto berserta partai koalisi akhirnya mengumumkan Gibran menjadi Cawapres. Prabowo dan Gibran pun mendaftarkan ke KPU saat batas akhir pada 25 Oktober.

Baca Juga

Mahfud MD: IKN Bagus, Harus Kita Laksanakan sebagai Warisan Pak Jokowi

Ketua MKMK Jimly Ashhiddiqie menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

"Hakim terlapor (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi," ujar Jimly dalam amar putusan MKMK yang dibacakan saat sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023) lalu. 

Baca Juga

Jokowi Bakal Nonton Debat Perdana Cawapres di Rumah, Berharap Debatnya Ramai

Sementara Anwar Usman melawan. Dia menyebut ada skenario untuk membunuh karakter dirinya. Dia meyakini pemberhentian dirinya sebagai Ketua MK, tidak sedikit pun membebani dirinya. 

Dia percaya ada hikmah di balik persoalan ini. 

"Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir," kata Anwar di Gedung MK, Rabu (8/11/2023).

Kemunduran Demokrasi

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid melihat bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam demokrasi. Hal itu dilihat dari praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan secara telanjang kepada publik maraknya penyalahgunaan kekuasaan.

“Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,” ujar Fathul Wahid dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Menurut dia, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.

“Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,” jelas Fathul.

Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri yang membentuk MK juga buka suara soal putusan itu. Megawati menyebut pembentukan MK merupakan bagian dari reformasi yang dikehendaki oleh rakyat. 

Reformasi menjadi momen perlawanan rakyat terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu sangat otoriter. 

“Dalam kultur dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi,” kata Megawati beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan kejadian di MK sebagai manipulasi hukum. Manipulasi itu terjadi akibat praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," ucap Megawati.

Selain itu, media asal Jerman, Handesblatt juga menyoroti langkah politik Presiden Jokowi. Presiden Indonesia selama dua periode tersebut dianggap telah mematikan demokrasi di tanah air.

Dinasti Jokowi

Handesblatt menyatakan Jokowi tengah berupaya untuk membangun dinasti politik. Kondisi itu pun dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematis.

Selain Gibran, putra Jokowi Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI dalam waktu 2 hati. Dia tidak melalui pendidikan pengkaderan partai, dan langsung menduduki jabatan tertinggi partai. Sedangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, Sumatera Utara. 

“Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi,” tulis Handelsblatt.

Bukan hanya media asing Handelsblatt saja menilai kesalahan langkah politik Jokowi dalam memimpin negara demokrasi. Time media asal Amerika Serikat juga melirik gaya Jokowi yang sudah tidak sehat di era puncak kariernya sebagai seorang Presiden.

Time menyebut Jokowi telah mencoreng citra baiknya sebagai sang pendobrak demokrasi. Jokowi malah kembali membangun dinasti politik yang mematikan demokrasi.

“Jika kita melihat analisis yang lebih luas mengenai 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, yang telah menunjukkan kemunduran demokrasi yang nyata,” kata dosen senior spesialis politik Indonesia, Australia’s Murdoch University, Ian Wilson dikutip dari Time.

Namun Presiden Jokowi membantah membangun dinasti politik. Pesta demokrasi yang menilai adalah rakyat.

Jokowi menekankan bahwa dalam kontestasi pemilu masyarakat menjadi pemegang kendali yang menentukan siapa calon yang akan terpilih.

“Dalam pemilihan pun baik di pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” kata Jokowi.

Editor: Faieq Hidayat