Kapolda-Pangdam Terancam Dicopot jika Gagal Tangani Karhutla, Istana Buka Suara

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago soal ancaman pencopotan pejabat daerah yang gagal mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia mengatakan, pemerintah belum sampai pada tahap membahas pencopotan pejabat seperti Kapolda, Kapolres, maupun Pangdam.

Saat ini, kata dia, pemerintah masih memusatkan perhatian pada upaya memadamkan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.

Baca Juga

Waspada Karhutla! 1.483 Titik Panas Terdeteksi di Kalimantan Barat

“Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya. Karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden, satu, segera untuk kita bisa atasi mengenai Karhutla itu,” kata Prasetyo di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Prasetyo pun menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemerintah untuk bergerak cepat mengatasi karhutla. Pemerintah pusat juga memastikan dukungan penuh terhadap pemerintah daerah dan seluruh unsur yang berada di lapangan.

Baca Juga

4 Pelajar SMP Terjebak Karhutla di Gunung Orak-arik Trenggalek, Dievakuasi Pakai Tali

“Kemudian juga beliau sebagaimana kemarin juga kami sampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh ya, mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional, kita dukung penuh gitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kebijakan pencopotan pejabat TNI-Polri di daerah yang gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlaku hingga saat ini.

Baca Juga

Karhutla Makin Meluas, 107.000 Hektare Hutan di Indonesia Hangus Imbas El Nino

Kebijakan tersebut sebelumnya pernah ditegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 dan 2019. Djamari mengatakan aturan tersebut menjadi salah satu bentuk penegasan pemerintah agar seluruh aparat di daerah serius mencegah dan menangani karhutla.

“Masih berlaku,” ujar Djamari saat ditemui di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga

107 Ribu Hektare Lahan Terdampak Karhutla, 43 Helikopter Dikerahkan Padamkan Api

Djamari mengatakan dirinya terus mengingatkan jajaran di daerah mengenai konsekuensi tersebut saat melakukan kunjungan ke berbagai wilayah. Menurutnya, keberhasilan dalam mengendalikan karhutla menjadi salah satu pertaruhan bagi keberlanjutan karier para pejabat yang bertanggung jawab.

“Saya tekankan itu. Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan,” ungkapnya.