Kapolri Idham Azis Terbitkan Telegram, Awasi Dinamika Politik Jelang Pilkada 2020

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Merespond hal tersebut Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Nomor 307.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan surat tersebut ditangani oleh Kapolri pada 16 Juni 2020. Ada tiga arahan Kapolri terkait dimulainya kembali tahapan Pilkada 2020.

Cerita Sultan Hassanal Bokiah Terbangkan Tukang Cukur Rambut dari London, Bayar Rp401 Juta Sekali Pangkas

"Pertama, para Kasatwil diperintahkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring, dan update dinamika politik pasca keluarnya peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tersebut," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Poin kedua, Kapolri memerintahkan Kasatwil proaktif berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada 2020 dan pihak terkait lainnya. Kemudian pada poin ketiga, Kasatwil diperintahkan segera menyusun rencana operasi Mantap Praja sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Protokol Kesehatan Ketat Dinilai Jadi Kunci Sukses Pilkada 2020

Sebelumnya, KPU memastikan Pilkada Serentak 2020 yang digelar 9 Desember 2020 tetap dilakukan secara langsung dan tidak online. Dia mengatakan, pemungutan suara dengan datang langsung ke lokasi tempat pemungutan suara (TPS) telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

"Kalau pemungutan suaranya masih tetap offline karena itu sudah diatur di dalam UU. Jadi dalam UU 10 Tahun 2016 tidak ada pasal yang dibatalkan," ujar Ketua KPU, Arief Budiman dalam webminar yang digelar iNews Portal bertajuk "Pemilu Rakyat 2020: Pemilu Serentak di Tengah Pandemi", Selasa (16/6/2020).

Arief kemudian menjelaskan soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, tepatnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Menurutnya, dalam Perppu tersebut hanya mengatur dua hal dan tidak mengubah cara pemungutan suara.

"Pertama, terkait dengan waktu, yakni dari September 2020 menjadi Desember 2020. Atau kalau memang belum bisa dilakukan dapat dijadwalkan ulang," katanya.

Editor: Rizal Bomantama