Kapolri Jelaskan soal Program Poliran, Tegaskan Bukan Ambil Alih Tugas Kementerian dan Pemda
JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) bukan untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawabkementerian maupun pemerintah daerah (pemda). Program tersebut menjadi upaya Polri membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan.
Suyudi mengatakan, peran kepolisian dalam program Poliran mencakup pendataan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, pemberian pelatihan keterampilan, hingga memfasilitasi penempatan kerja.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” kata Suyudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Suyudi menyampaikan hal tersebut saat meninjau Balai Poliran sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pendidikan dengan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Dia menjelaskan, Poliran lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena keterbatasan kesempatan kerja berpotensi memicu persoalan sosial dan keamanan. Untuk menjalankan program tersebut, Polri menerapkan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan.
Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Peserta kemudian mengikuti pelatihan di Balai Poliran sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Suyudi menekankan keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Penempatan kerja dan pemantauan perkembangan karier setelah peserta bekerja juga harus menjadi bagian dari pelaksanaan Poliran.
“Jadi semua lulusan Poliran harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tuturnya.
Selain memperluas penempatan kerja, Polri menyiapkan pengembangan Poliran tematik untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan berbeda. Salah satunya melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian mereka.
Program tematik lainnya menyasar tenaga penagih utang atau debt collector. Melalui pelatihan tersebut, Polri berharap para pekerja memahami aturan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai jaminan fidusia, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sesuai hukum.
Poliran juga direncanakan menjangkau sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam, melalui pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Sementara di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata, termasuk keterampilan menjadi pemandu wisata. Pengembangan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan sesuai potensi daerah.
Suyudi menegaskan, Poliran merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, Polri berperan menginisiasi dan mendorong pelaksanaan program, sedangkan upaya mengatasi pengangguran membutuhkan keterlibatan pemerintah dan sektor swasta.
“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya Poliran,” ucap Suyudi.
Editor: Aditya Pratama