Kapolri: Listyo Sigit Perintahkan hingga Terima Hasil Penyadapan Prabowo 

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai pengguna akhir (end user) atas hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha sampai media. 

Hal ini diungkapkan Suyudi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dia mengatakan berdasarkan hasil penyidikan, Listyo Sigit diketahui sebagai end user atau penerima hasil penyadapan.

Baca Juga

Rapat Bareng Kapolri, Komisi III DPR Minta Semua Fakta Kasus Penyadapan Prabowo Dibuka

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi.

Suyudi menambahkan, Listyo Sigit menggunakan hasil penyadapan ini menggerakkan orang lain melalui tindak pidana. 

Baca Juga

Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri, Bahas Kasus Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata dia.

Selain Listyo Sigit, Suyudi mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK Polri yang diduga menjadi pihak yang memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil laporan penyadapan kepada Listyo Sigit.

"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ucapnya.

Adapun, tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat Plt Kabagmon, kata Suyudi, menjadi pihak yang menerima perintah penyadapan terhadap target yang diberikan oleh Listyo Sigit.

"EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," tuturnya.

Sedangkan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, kata dia, berperan menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. 

"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama