Kapolri Siap Pecat Anggotanya yang Tidak Netral dalam Pemilu 2019

JAKARTA, iNews.id – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan akan memberi sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Polri juga siap memberikan sanksi hingga pemecatan.

“Sanksinya bisa mulai dari teguran, demosi, sampai dipecat,” kata Tito di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

Menurut dia, sebenarnya maklumat tentang anggota Polri harus netral dalam pelaksanaan pemilu sudah dikeluarkan saat Pilkada 2018. Namun, Tito kembali menegaskan agar netralitas Polri tetap terjaga.

“Sama seperti Pilkada sudah mengeluarkan maklumat, panglima juga mengeluarkan. Ada sanksinya tidak boleh berpoto dengan paslon, ikut dalam kampanye, dan lain sebagainya,” ujar dia.

Tito juga menyampaikan, kontestasi pemilihan legislatif (pileg) menjadi perhatian khusus Polri dibandingkan Pilpres 2019. Dasarnya adalah legislatif menjadi ajang pembuktian bagi para calon untuk menunjukan diri dan memenangkan persaingan. Selain itu juga antar partai politik pengusung.

“Ini yang kita perhatikan agak rawan bukan pilpresnya tapi pileg. Karena semua mau survive pengen terpilih. Jadi bertanding di dapil masing-masing dengan calon partai lain. Itu pertarungan keras,” tutur Tito.

Saat ditanya daerah yang ditengarai rawan dalam Pemilu 2019, Tito menyebut, wilayah Papua masih menjadi perhatian khusus.

“Saya lihat parpol akan fokusnya lebih berat ke parlemen threshold dibanding pemenangan pilpres, karena ini masalah partai. Kalau publik tertarik ke pilpres tapi kalau parpol ke parlemen. Papua juga masih menjadi atensi kita,” kata Tito.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto