Kapolri Tegaskan Dugaan Makar Listyo Sigit cs Diusut, Tujuan Penyadapan Prabowo Didalami
JAKARTA, iNews.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelidiki dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus itu menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal bintang dua Polri sebagai tersangka.
"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Kendati demikian, Suyudi menegaskan, penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
"Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ucap Suyudi.
Dia menambahkan, dugaan penyadapan ilegal dan penghilangan dokumen elektronik tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
"Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," tutur Suyudi.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media.
Editor: Rizky Agustian