Kapolri Terbitkan Telegram Berisi 17 Larangan untuk Personel Polri saat Pilkada

Okezone, Puteranegara Batubara ยท Sabtu, 21 November 2020 - 23:24 WIB
Kapolri Terbitkan Telegram Berisi 17 Larangan untuk Personel Polri saat Pilkada

Kapolri Jenderal Idham Aziz (Foto: iNews.id/Irfan Ma`ruf)

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) yang ditujukan kepada seluruh personel Polri. TR itu berisi perintah untuk menjaga netralitas saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Instruksi itu tertuang dalam surat telegran bernomor STR/800/XI/HUK.7.1/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Brigjen Ferdy Sambo atas nama Kapolri. Telegram itu berisi 17 butir larangan untuk personel Polri saat Pilkada.

"STR ini adalah penekanan kembali tindak lanjut perintah Kapolri kepada seluruh Kapolda yang wilayahnya selenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yang sudah dekat," kata Ferdy, Sabtu (21/11/2020).

Ferdy menambahkan, telegram tersebut mempertegas kembali aturan baku yang tidak boleh dilakukan seluruh anggota Polri. Pasalnya, instruksi Kapolri ini tidak akan pandang jabatan maupun pangkat pada kontesrasi pesta demokrasi tersebut.

"Divisi Propam memonitoring dengan melakukan pengawasan ketat, berjenjang terkait perilaku anggota Polri. Telegram ini selain perintah juga merupakan alat pencegahan alat politisasi baik yang dilakukan anggota Polri maupun peserta Pilkada," kata dia.

Dengan adanya telegram itu, kata dia, Divisi Propam Polri akan melakukan penegakan hukum kepada seluruh anggota yang coba 'bermain-main' saat Pilkada.

"Sehingga manakala ada pelanggaran Divisi Propam pasti objektif," katanya.

Berikut isi instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran untuk menjaga netralitas:

1. Dilarang membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon kepala daerah.

2. Dilarang memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apa pun.

3. Dilarang menggunakan, memasang, menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan partai politik kecuali PAM yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala daerah, baik melalui media massa, media online dan media sosial.

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala daerah, massa dan simpatisannya.

7. Dilarang foto atau selfie di media sosial dengan gaya mengacungkan jempol maupun dua jari membentuk huruf "V" yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri.

8. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apa pun kepada pasangan calon kepala daerah.

9. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses pasangan calon kepala daerah.

10. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan politik partai politik.

11. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik.

12. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk menjadi golput.

13. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara.

14. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu).

15. Tingkatkan fungsi pengawasan internal serta optimalkan giat deteksi dini terhadap dugaan keterlibatan dan ketidaknetralan anggota Polri serta tindak tegas bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam tahapan Pilkada serentak.

16. Tingkatkan fungsi pengawasan internal serta optimalkan giat deteksi dini terhadap dugaan keterlibatan dan ketidaknetralan anggota Polri serta tindak tegas bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pilkada serentak.

17. Laporkan segera kepada pimpinan secara berjenjang bila ada keterlibatan anggota dalam melakukan pelanggaran terkait Pilkada serentak, serta pimpinan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan selektif untuk menghindari terjadinya gangguan Kamtibmas yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak.

Editor : Nur Ichsan Yuniarto