Karhutla Belum Ditetapkan Bencana Nasional, Menko Polkam: Negara Masih Sanggup

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan, pemerintah masih sanggup menangani karhutla tanpa menetapkan status tersebut.

"Masalah penerapan bencana nasional sementara kita masih sanggup, negara kita masih sanggup," kata Dudung dalam konferensi pers, Senin (19/10/2026).

Baca Juga

Presiden Prabowo kembali Pimpin Rapat Penanganan Karhutla Hari Ini

Dudung tidak menampik adanya tawaran bantuan dari negara lain untuk menangani karhutla. Salah satunya dari Malaysia yang menawarkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel.

Meski demikian, Dudung menjelaskan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan personel. Menurutnya, terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang perlu diperhatikan, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga

BRIN Uji Efektivitas Dry Ice untuk Atasi Asap Karhutla, Begini Cara Kerjanya

"Bukan masalah bantuannya, tapi teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala, masalah distribusi BBM dan sebagainya itu tidak serta-merta hanya alutsista kemudian personel yang diberikan bantuan tapi untuk sementara kita masih sanggup," tutur dia.

Dudung juga menanggapi dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia menegaskan, penanganan karhutla yang belum tuntas tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan dugaan penyimpangan dana siap bencana.

Baca Juga

Asap Karhutla Berbahaya, DPR Minta Pemerintah Sediakan Kamp Oksigen bagi Warga Rentan

Menurutnya, terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi penanganan karhutla. Namun, Dudung memastikan dugaan penyimpangan tetap harus diproses sesuai hukum.

"Tetapi banyak faktor-faktor lain yang kemudian bapak Presiden tegas kalau memang terjadi penyimpangan-penyimpangan maka dilakukan proses hukum," tegas dia.

Baca Juga

Polda Kalteng Ungkap 130 Laporan Karhutla, 43 Orang Jadi Tersangka

Editor: Rizky Agustian