Kasus Covid-19 Kalbar Naik, Doni Monardo Minta Perbatasan dengan Malaysia Diperketat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menjelaskan kasus covid-19 di Kalimantan Barat (Kalbar) meningkat dalam satu bulan terakhir. Oleh sebab itu dia meminta pos lintas batas dengan Malaysia diperketat.

Menurut laporan yang diterima Doni, peningkatan kasus itu diprediksi karena adanya kepulangan atau aktivitas keluar masuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kalbar. Mobilitas pekerja migran itu diketahui didominasi melalui perjalanan darat.

Presiden Jerman Tuding Warganya Malas Bekerja dan Sering Sakit-sakitan

“Meningkatnya kasus aktif (Covid-19) di Kalbar yang diprediksi dan diduga itu berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” kata Doni di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Berdasarkan data sebelumnya, Kalbar pada bulan Februari 2021 termasuk wilayah yang memiliki angka kasus Covid-19 terendah. Angka kesembuhan pada saat itu telah mendekati 98 persen dan angka kematian 0,62 persen atau jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di posisi 2,70 persen.

Dinkes Kalbar Pertanyakan KJRI di Malaysia Loloskan Pekerja Migran Positif Covid-19

Guna mencegah adanya peningkatan angka Covid-19 melalui ‘kasus impor’ tersebut, Doni meminta segenap komponen yang ada di wilayah itu segera melakukan upaya kolaboratif dalam menjalankan operasinya. Upaya itu berada di bawah komando dan koordinator dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalbar Khusus Perbatasan melalui permintaan Gubernur Kalbar H Sutarmidji dibantu unsur Forkopimda setempat dan instansi serta lembaga terkait.

Selain itu, unsur dari pemerintah pusat akan memberikan dukungan baik dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan lainnya.

“Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Kalbar ini bisa kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini harus segera dicarikan solusinya dengan berkolaborasi. Segala kebutuhan yang tidak bisa disiapkan daerah akan diusulkan kepada pusat,” katanya.

Menyinggung tentang anggaran, Doni meminta agar dalam pelaksanaannya nanti dapat melibatkan BPKP mulai dari perencanaan hingga operasionalnya. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi atau menimbulkan kerugian negara.

“Di sini ada juga BPKB provinsi ada dari pusat juga yang nanti bersama-sama untuk mengawal. Jadi mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasional itu harus dikawal BPKP agar tidak terjadi kerugian negara,” tutur Doni.

Dalam implementasinya, selain pemeriksaan dokumen kewarganegaraan, seluruh pekerja migran Indoensia maupun warga negara asing (WNA) yang masuk wilayah Indonesia melalui Kalbar wajib menerapkan protokol kesehatan. Kemudian dilakukan swab PCR sebanyak dua kali guna memisahkan orang yang positif dan negatif Covid-19.

Apabila hasil negatif, maka yang bersangkutan wajib menjalani isolasi selama lima hari untuk kemudian dilakukan swab yang kedua. Jika hasil yang kedua juga negatif, maka dapat melanjutkan perjalanan.

Selanjutnya bagi yang dinyatakan positif pada swab pertama maupun kedua, maka harus melakukan isolasi mandiri sampai sembuh atau negatif di asrama berkapasitas 55 tempat tidur yang dikelola di bawah Kementerian Dalam Negeri. Atau di 18 rumah sakit rujukan berkapasitas 613 tempat tidur yang telah disiapkan di bawah Kementerian Kesehatan melalui dinas setempat.

Gubernur Kalbar telah meminta langsung kepada perwakilan Kemendagri yang turut hadir dalam rapat agar fasilitas asrama tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Kemudian Kementerian Kesehatan juga tengah mengupayakan untuk peningkatan kapasitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) serta infrastruktur guna menunjang tes PCR di posko lintas batas.

Melalui mekanisme tersebut diharapkan dapat mencegah penularan Covid-19 dari ‘imported case’ atau kasus impor melalui jalur lintas batas luar negeri khususnya yang ada di Kalbar.

Editor: Rizal Bomantama