Kasus Kuota Haji, MAKI Serahkan Dokumen Penting kepada KPK

JAKARTA, iNews.id - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengaku telah menyerahkan dokumen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dokumen itu disebut penting guna mengungkap perkara tersebut. 

"Telah menyampaikan copy PDF dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (11/8/2025). 

Baca Juga

Turki Desak Jaminan Gencatan Senjata Berkelanjutan dari Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza

Boyamin menjelaskan, SK tersebut yang menjadi dasar pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 menjadi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan khusus.

Baca Juga

KPK Ungkap Korupsi Kuota Haji 2024, Buat Pangkas Antrean tapi Dipakai Haji Khusus

Menurutnya, aturan tersebut melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang mengatur kuota haji khusus/plus hanya 8 persen, bukan 50 persen.

Boyamin menduga, penyusunan SK Menteri Agama tersebut disusun secara tergesa-gesa oleh AR alias Gus AD (salah satu staf khusus Menag), FL (pejabat eselon I di Kemenag), NS (pejabat eselon II di Kemenag) dan HD (pegawai setingkat eselon IV di Kemenag).

Dia menyatakan, terdapat dugaan penyimpangan berupa pungutan liar terhadap calon jemaah haji khusus kuota haji tambahan sebesar Rp75 juta.

"Jika kuota tambahan adalah 9.222 dikalikan Rp75 juta, maka dugaan nilai pungutan liar/korupsi adalah sebesar Rp691 miliar," katanya.

Menurutnya, angka 9.222 itu berasal dari kuota haji khusus tambahan 10.000 orang yang dikurangi petugas haji 778.

Sebelumnya, KPK meningkatkan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag tahun 2023-2024 ke penyidikan.

"Bahwa terkait dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (9/8/2025).

Asep menjelaskan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menandakan bahwa KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

Editor: Reza Fajri