Kasus Penyadapan Prabowo, Kapolri: Beri Kami Waktu untuk Menuntaskan

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta waktu untuk menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Suyudi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

"Pada prinsipnya para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping dan juga tindak pidana makar," ujar Suyudi.

Baca Juga

Kapolri Ungkap Target Penyadapan Listyo Sigit Cs: Presiden, Kejaksaan, KPK hingga Gubernur

Suyudi menyatakan, Polri akan berupaya maksimal mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, penyelesaian perkara ini sekaligus untuk menjawab keresahan masyarakat dan Kepala Negara.

Baca Juga

Kapolri Tegaskan Dugaan Makar Listyo Sigit cs Diusut, Tujuan Penyadapan Prabowo Didalami

"Untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," ujar Suyudi.

Sebelumnya, Suyudi mengungkapkan sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam perkara tersebut. Target penyadapan disebut mencakup berbagai elemen, mulai dari Presiden, kementerian dan lembaga, lingkar Istana, KPK, Kejaksaan, hingga tokoh masyarakat.

Baca Juga

Kapolri: Listyo Sigit Perintahkan hingga Terima Hasil Penyadapan Prabowo 

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," ungkap Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dia menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Karena itu, keberadaan nama atau institusi dalam daftar tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Lebih lanjut, Suyudi menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam tahap penyidikan.

"Dari 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana," ujar Suyudi.

Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Editor: Rizky Agustian